Pencalonan Nono Sampono Karena Itu Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Dilindungi

JAKARTA – Dinamika politik Yang Terkait Bersama manuver mengusung paket pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (Dewan Perwakilan Daerah) periode 2024-2029 terus menghangat. Beberapa waktu lalu, 1 paket pimpinan Dewan Perwakilan Daerah telah mendeklarasikan diri yakni Sultan B Najamudin, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas. Paket lainnya mengusung La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung.

Deklarasi yang melibatkan Nono Sampono, Kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Maluku yang tidak lolos Sebab hanya berada Hingga urutan Hingga 5 Hingga dapilnya telah banyak Diprotes sejumlah kalangan seperti Peneliti Komunitas Peduli Dewan Indonesia (Formappi).

Menyambut Baik ini, Dr Ade Reza Hariyadi, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Krisnadwipayana Jakarta mengatakan, sebagai manuver politik tentu sah saja, Tetapi menjadi tidak elok ketika dilakukan Pada proses Pemungutan Suara Rakyat Kandidat Dewan Perwakilan Daerah belum selesai.

Apalagi masih ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah Untuk Daerah Sumatera Barat (Sumbar) sebagaimana konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusu (MK) Nomor 03-03/PHPU.Dewan Perwakilan Daerah-XXII/2024.

“Manuver ini dapat memicu kesan tidak menghormati proses Sistem Pemerintahan yang masih berlangsung. Hingga Di Itu, formasi paket pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang Pada ini diwacanakan potensial menimbulkan polemik mengingat munculnya figur yang justru tidak lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Untuk Pemungutan Suara Rakyat 2024. Hal ini memancing pertanyaan publik tentang celah mekanisme yang dimanfaatkan dan dapat mempengaruhi legitimasi politiknya,” ujar Reza Hingga Jakarta, Senin (24/6/2024).

Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, pembicaraan mengenai postur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang Terbaru menunggu momentum Sesudah ada keputusan final tentang keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih periode 2024-2029. Perlu dipertimbangkan pula Topik strategis tentang peran Dewan Perwakilan Daerah Hingga Didepan sebagai corong perjuangan Daerah yang kurang tampak Untuk periode Pada ini sekaligus kebutuhan melakukan regenerasi dan penyegaran sesuai tantangan zaman.

Dia menuturkan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak hanya berkutat Untuk persoalan figur, tetapi juga kekuatan gagasan dan platform politik yang diusungnya. Hal ini penting mengingat sebagian besar Dewan Perwakilan Daerah terpilih merupakan wajah Terbaru yang tentu saja Menampilkan tantangan sekaligus harapan Terbaru.

Sebab itu, jika ada poros politik Terbaru tentu Akansegera menjadi alternatif yang Memikat Untuk para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang Terbaru terpilih dan Menunjukkan kepada Komunitas luas bahwa ada proses politik yang dinamis dan demokratis Untuk kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, terutama Untuk memilih pimpinan barunya.

Mengenai Topik amandemen UUD 1945 tentu tidak boleh gegabah, harus diletakkan secara cermat, terutama Konsep, objek dan konsensus dasar sebagai pijakan politik bersama. Jika tidak hati-hati, Topik amandemen UUD 1945 Akansegera membuka Wadah pandora dan menjadi bola liar yang disusupi berbagai kepentingan pragmatisme politik kelompok yang justru bisa tidak sejalan Bersama visi pendiri bangsa dan kepentingan Negeri.

“Amandemen UUD 1945 harus dilandaskan komitmen kenegarawanan, tidak boleh hanya sekadar manuver politik sesaat dan kepentingan pragmatisme kekuasaan semata dan ini Berpeluang menghilangkan Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri,” ujar Reza.

(jon)