Pendatang Kerap Bikin Onar, Desa Adat Ke Bali Perketat Pengawasan

Warga pendatang ternyata kerap bikin onar Ke pulau Dewata. Sejumlah desa adat Ke Denpasar pun memperketat pengawasan kepada warga pendatang.

Mereka pun melakukan pendataan kepada warga pendatang. Hal ini dilakukan Sebab para pendatang kerap berbuat onar Ke Daerah tersebut.

“Sesuai Didalam perarem, masing-masing banjar harus mengawasi semua (warga pendatang), Sebab mereka krama tamu, harus diawasi siapa pun itu,” kata Bendesa Adat Kesiman, Ketut Wisna, Jumat (4/10/2024).

Wisna mengatakan, semua kelian adat 32 banjar Ke sana sudah melakukan pengawasan itu. Yakni, Didalam mendata Ke mana tempat tinggalnya dan siapa penjaminnya.

Kebanyakan, pendataan menyasar tempat kos yang banyak dihuni warga pendatang yang bertempat tinggal Ke Denpasar Timur. Tujuannya, meminimalisasi potensi gangguan ketertiban umum tanpa spesifik Di etnis tertentu.

“Artinya, lebih protektif. Memang harus (diketahui) siapa penjaminnya. Siapa yang mengajak. Bagaimana latar belakangnya, itu dicek,” kata Wisna.

Menurutnya, warga Bali Ke umumnya tidak melarang siapa pun datang dan tinggal Ke Bali. Termasuk warga NTT atau etnis lain. Apalagi, banyak proyek wisata Ke Denpasar dan Daerah lain Ke Bali yang membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Hanya, dirinya mengakui, ada beberapa kelompok warga Didalam luar Bali yang kerap berulah hingga mengganggu ketertiban umum. Itu pun, mayoritas keributan yang melibatkan warga Didalam kampung yang sama.

Dia mencontohkan keributan warga asal Sumba Barat Daya, NTT, yang bikin onar beberapa hari lalu. Justru mereka ribut Didalam sesama warga perantau Didalam Daerah yang sama.

“Tidak semua Kelompok NTT seperti itu. Ada beberapa yang memang karakternya seperti itu. Ada oknum Kelompok yang justru merusak citra NTT Ke Bali. Akhirnya, banyak warga NTT yang kena dampak,” katanya.

Majelis Desa Adat Kota Denpasar Ketut Sudiana mengatakan tidak ada aturan maupun kewajiban desa adat melakukan pendataan Di warga pendatang. Sudiana mengaku belum Memperoleh informasi adanya desa adat yang mendata warga pendatang Ke wilayahnya.

“Saya belum dapat konfirmasi Didalam desa adat yang mewilayahi banjar adat Sebagai mendata warga pendatang,” kata Sudiana.

Meski begitu, sudah ada upaya Didalam Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar Sebagai menangani konflik antarwarga, yakni Forum Penanganan Konflik bentukan Pemkot Denpasar.

Di forum itu, berisikan Regu yang tugasnya mengawasi, mencegah, dan membina warga Ke Denpasar yang terlibat konflik.

“Leading sektornya Kesbangpol Kota Denpasar,” kata Sudiana.

——-

Artikel ini telah naik Ke detikBali.