Pengambil Keputusan Tak Punya Hati

JAKARTA – Wakil Ketua Wakil Rakyat RI Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya sejumlah industri Untuk negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja atau Pemecatan Karyawan secara masif Menunjukkan ada masalah Untuk pengelolaan Keadaan Ekonomi Negara.

“Terutama tak hadirnya hati Ke sebagian pengambil Keputusan Ke pemerintahan. Pancasila dan NKRI harga mati hanya ada Ke mulut, tapi tak meresap Ke hati dan tak mewujud Untuk amal perbuatan,” katanya, Senin (24/6/2024).

Hal itu ia sampaikan Menyambut Baik bersibalas pernyataan Di Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan Pembantu Presiden Tim Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Samping Itu juga terlihat Ke perubahan berkali-kali peraturan Pembantu Presiden Tim Menteri perdagangan.

Seperti diberitakan sejumlah media, terjadi Pemecatan Karyawan yang masif Ke industri tekstil. Sebelumnya industri garmen sudah lebih dulu Merasakan kemerosotan akibat Genangan Air Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Busana Dari Sebab Itu maupun Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Busana bekas.

Menyambut Baik soal Genangan Air tekstil, Menkeu menyampaikan bahwa hal itu terjadi akibat oversupply Ke luar negeri dan praktik dumping, yang diketahui dilakukan China. Hal itu berakibat banjirnya produk tekstil Ke Indonesia.

Pernyataan itu ditanggapi Menperin. Ada inkonsistensi Di pernyataan dan tindakan Ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Untuk Berjuang Didalam praktik dumping tersebut Indonesia telah Memperoleh instrumen regulasi berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Masa berlaku regulasi ini sudah berakhir Dari 2022, Akan Tetapi hingga kini belum diperpanjang Menkeu. Padahal Menperin sudah mengajukan usulan Ke Menkeu Untuk perpanjangan tersebut.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku sudah tiga kali bersurat Ke Kemenkeu Untuk audiensi, Akan Tetapi tak kunjung ditanggapi. Tahun 2024 saja, diperkirakan sudah ada 13.800 orang yang terkena Pemecatan Karyawan.

“Sebetulnya pemerintah itu memegang amanat rakyat sendiri atau amanat rakyat Negeri lain?” kata Gobel.