Pernyataan Panglima Soal Multifungsi ABRI Tak Sejalan Didalam Semangat Reformasi TNI

JAKARTA – Gabungan Parpol Komunitas Sipil menilai, pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Yang Terkait Didalam Didalam multifungsi ABRI tidak sejalan Didalam semangat dan agenda Reformasi TNI .

“Kami memandang pernyataan panglima TNI tersebut merupakan pandangan yang keliru. Mengingat Indonesia adalah Negeri yang menganut sistem politik Kedaulatan Rakyat, harus ada pemisahan Antara domain sipil dan domain militer,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani, Jumat (7/6/2024).

Menurut Julius, militer sesuai Didalam hakikat keberadaanya dididik, dibiayai, dan dipersiapkan Sebagai Berusaha Mengatasi peperangan atau Defender Negeri bukan Sebagai mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik.

”Lantaran itu, dilihat Untuk prinsip Kedaulatan Rakyat kehadiran militer Di luar bidang Defender Negeri sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai Negeri Kedaulatan Rakyat apalagi Indonesia bukan lagi Di era otoritarian seperti masa Orde Mutakhir dulu Di mana militer hadir Di setiap lini kehidupan Komunitas,” katanya.

Menurut Julius, Panglima TNI sudah seharusnya taat Di TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000 yang Untuk konsideransnya Mengungkapkan peran sosial politik Untuk dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi Kedaulatan Rakyat Untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

”Maka Itu, Dwifungsi ABRI warisan otoritarian Orde Mutakhir sudah seharusnya dikoreksi, bukan malah dilegalisasi dan dihidupkan kembali,” katanya.

Mandat ini Sesudah Itu dipertegas Untuk Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan fungsi TNI sebagai alat Negeri bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negeri.

”Kami memandang, Untuk Kemakmuran tertentu, memang tetap dimungkinkan pelibatan TNI Di luar sektor Defender. Tetapi, pelibatan tersebut adalah Untuk rangka tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil dan bukan Untuk kerangka Sebagai melegalisasi Dwi atau multi fungsi TNI,” katanya.