Perpanjangan SIM Disebut Menyengsarakan Rakyat

—

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman Di Diskusi Kerja Komisi III Lembaga Legis Latif RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan Komunitas. Hal ini tak lain Lantaran pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu Peristiwa Pidana yang ditemuinya, Ke mana warga salah satu kabupaten Ke NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh Ke Kupang sebab mesin cetak SIM Ke daerahnya Merasakan kerusakan.

“Ke Daerah saya Ke NTT, provinsi kepulauan, Sebagai memperpanjang SIM saja harus datang Ke Kupang. Ada SIM tertentu yang Ke kabupaten lah. Ke kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip Di YouTube.

“Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan Lalu ditangkap Didalam alasan SIM sudah mati,” tambahnya.

Merespons hal tersebut, Benny mengusulkan dua Nilai penting yang dapat dikaji Dari Korlantas Polri, yaitu berkaitan Didalam penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun Didepan dan penerapan audit Yang Terkait Didalam perpanjangan SIM, termasuk Di pengusaha yang mencetak kartu SIM.

“Sekali lagi saya mengusulkan Sebagai dimasukkan Di kesimpulan (Diskusi), dua soal penting ini. Persoalan pertama hapus perpanjangan SIM dan STNK mulai tahun Dana 2025. Kesimpulan yang kedua lagi, audit. Panggil itu pengusaha (cetak SIM)-nya,” jelasnya.

Usulan SIM seumur hidup

Sebelumnya Itu Di Diskusi yang sama, Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif RI Sarifuddin Sudding mengusulkan penerapan SIM, STNK, dan TNKB seumur hidup, seperti yang telah diberlakukan Di KTP.

“Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani Komunitas,” ujar Sarifuddin, dikutip Di YouTube CNN Indonesia.

“Lantaran ini kan hanya Sebagai kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan kepada Komunitas,” ujarnya lagi.

Sarifuddin mengusulkan jika terjadi Pelanggar berkendara, SIM hanya perlu dilubangi sebagai tanda. Sesudah mencapai limit tertentu kepemilikannya bisa dicabut.

“Kalau terjadi Pelanggar cukup dibolongi aja, tiga kali dibolongi sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun bisa Merasakan lagi SIM,” tambahnya.

Sarifuddin juga meminta Di Korlantas Sebagai mengkaji persoalan ini dan melakukan evaluasi.

“Dari Sebab Itu jangan ada perpanjangan gitu lho, supaya meringankan beban Komunitas yang Di Situasi yang sangat susah seperti Pada ini,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]