Pertempuran Melawan Judi Online, Pemerintah Blokir Rekening Bank

JAKARTA – Pemerintah Melewati Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Memutuskan langkah afirmatif Sebagai memberantas perjudian Untuk jaringan atau judi online (judol) Ke Indonesia Didalam memutus aliran dana transaksi yang melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan.

“Kerja sama yang kuat Didalam perbankan sangat dibutuhkan. Lantaran nadi Didalam judi online ini adalah justru Ke rekening atau aliran dana,” kata Pembantu Ri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Untuk keterangan tertulis yang diterima Ke Jakarta, Jumat (22/11).

Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Komdigi Melewati Desk Pemberantasan Perjudian Daring melakukan koordinasi Didalam industri perbankan Sebagai Menyimak Karya transaksi perjudian daring.

Ke Di Itu, berkoordinasi Didalam platform e-wallet yang disinyalir banyak digunakan Sebagai Karya judi online juga dilakukan.

“Kami Menyimak (transaksi) salah satu yang paling banyak adalah rekening bank. Kami juga meminta kepada teman-teman penyelenggara e-wallet terus menurunkan Ke e-wallet mereka masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan aduan Komunitas dan pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah meminta pemblokiran rekening bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024.

“Lalu rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Ini juga yang Lagi kita galakkan bekerja sama Didalam OJK dan perbankan Untuk Kontek Sini Bank Indonesia,” katanya.

Sambil Itu, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menyebut bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih intens Untuk memberantas judi daring, Agar bisa tuntas hingga Hingga akar-akarnya.

“Pemerintahan jangan terkesan cuma ngomong, Lantaran masalah utama adalah tinggal penindakan dan kemauan,” katanya.

Ia membeberkan, pemerintah tidak boleh bergerak cepat dan masif hanya Lantaran ada momentum atau sorotan media belaka, tetapi tindakan harus konsisten Untuk momen apapun.

Pengajar Ke Departemen Kriminologi UI itu menambahkan, Promosi Politik atau narasi Upaya Mencegah harus diperbanyak, agar Komunitas Lebihterus diberi peringatan Sebagai tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menunggu status tindak pidana itu naik menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, Agar Terbaru bisa lebih fokus dan berkesinambungan dalammemberantasnya.

(dan)