Perubahan Bantuan Pemerintah BBM Ke Bantuan Pemerintah Ditanggapi Skeptis, Ini Alasannya

JAKARTA – Wacana pemerintah mengganti bentuk Bantuan Pemerintah bahan bakar Migas (BBM) menjadi Dukungan langsung tunai (Bantuan Pemerintah) ditanggapi skeptis Dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

Dia menilai, pemberian Bantuan Pemerintah tidak cukup Sebagai menopang kebutuhan hidup Komunitas, Sambil pengurangan Bantuan Pemerintah BBM justru Berpotensi Sebagai Memperbaiki biaya transportasi, yang Di akhirnya Merangsang naik Fluktuasi Harga.

“Bantuan Pemerintah tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan Fluktuasi Harga. Pengurangan Bantuan Pemerintah BBM Berpotensi Sebagai Memperbaiki biaya transportasi yang Akansegera Memperbaiki Fluktuasi Harga. Pelemahan daya beli telah terjadi Di 5 bulan berturut turut,” katanya Pada dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Esther menyebutkan, beberapa Fluktuasi Harga berdasarkan kelompok pengeluaran masih Ke atas Fluktuasi Harga umum. Fluktuasi Harga transportasi Justru sangat tinggi dan mengkhawatirkan Sebab menjadi salah satu penyebab memburuknya daya beli. Sebab itu, Esther mengatakan tidak heran jika jumlah kelas menengah terus turun.

Dirinya pun menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan gunakan instrumen moneter seperti giro wajib minimun. Penanaman Modal Asing Aturan moneter juga menurutnya harus fokus Di stabilitas harga bukan hanya Nilai Mata Uang.

“Stabilitas harga tidak hanya Ke level nasional tapi juga Ke level Lokasi Sebab karakteristik Fluktuasi Harga regional setiap Lokasi berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan Sebagai intervensi Aturan moneter Sebagai stabilisasi harga sampai Ke Lokasi,” tandasnya.