Potensi Kemunduran Reformasi Militer, Peneliti Minta Lembaga Legis Latif Tunda Revisi Perundang-Undangan TNI

JAKARTA – Lembaga Legis Latif diminta menunda revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( Perundang-Undangan TNI ). Hal ini dikatakan Dari Peneliti Ham (Hak Fundamental) dan Sektor Keselamatan Setara Institute, Ikhsan Yosarie.

Sorotan utama terdapat Di usulan perubahan Di dua Pasal, yakni Pasal 39 Melewati penghapusan larangan berbisnis Untuk prajurit TNI dan Pasal 47 yang membuka ruang perluasan Untuk prajurit TNI Sebagai menduduki jabatan sipil tanpa Melewati mekanisme pensiun dini.

Menurutnya, usulan perubahan Di dua Pasal ini Berpeluang memutarbalikkan arah reformasi militer dan cita-cita amanat reformasi yang Pada ini terus dirawat.

“Setara Institute Merangsang agar Lembaga Legis Latif RI menunda pembahasan Revisi Perundang-Undangan TNI dan terlebih dahulu memperluas partisipasi bermakna publik, para pakar, akademisi, dan Komunitas sipil,” dikutip Di keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, usulan perubahan Di Pasal-pasal tersebut juga kontradiktif dan tidak relevan Bersama upaya penguatan TNI Di Berjuang Bersama perkembangan spektrum ancaman yang Lebihterus luas.

Terutama usulan penghapusan larangan kegiatan Usaha Untuk prajurit TNI dapat menebalkan keterlibatan prajurit TNI Di bidang-bidang Di luar Lini Di Bangsa.

“Jika Sebelumnya Itu hanya Di bidang sosial-politik, Melewati usulan ini bertambah Di bidang ekonomi. Usulan ini dapat menjadi pintu masuk Untuk kemunduran (regresi) profesionalitas militer, sebab memberi legitimasi Karya komersiil Untuk prajurit TNI dan potensi pemanfaatan aspek keprajuritan Sebagai hal-hal Di luar Lini Di Bangsa,” katanya.

Di Itu, perubahan yang diusulkan berupa penambahan Syarat prajurit aktif dapat menduduki jabatan Di kementerian/lembaga (K/L) lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai Bersama Aturan Kepala Negara.

“Berkaitan Bersama usulan perubahan Pasal 47 tersebut, Naskah Akademik (NA) yang disusun juga memperlihatkan kemunduran paradigma mengenai Dwifungsi TNI,” tegasnya.

Dia menyampaikan, penempatan TNI Di K/L Di praktiknya tidak sebatas yang tercantum Di K/L Di Pasal 47 Ayat (2) Perundang-Undangan TNI saja. Sebab terdapat perkembangkan kebutuhan SDM Di bidang-bidang tertentu, Agar prajurit TNI dapat diperbantukan Di K/L yang memerlukan keahliannya.

“Kendati tidak berkaitan Bersama politik praktis secara langsung, tetapi perluasan jabatan sipil Untuk prajurit TNI dapat membuka ruang terjadinya politik akomodasi Untuk militer. Dampak jangka panjangnya menimbulkan hutang budi politik Lantaran semua ruang-ruang K/L tersebut dibuka berdasarkan Aturan Kepala Negara, yang notabene merupakan produk politik hasil kontestasi Di Pemilihan Umum,” tuturnya.

(maf)