PPN 12% Sudah Masuk Wacana APBN Prabowo Di 2025

JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan Wacana kenaikan Iuran Wajib Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sudah masuk Rancangan Biaya Pendapatan dan Belanja Bangsa (RAPBN) Tahun 2025. Karena Itu, hal itu menjadi pertimbangan Untuk menyusun asumsi makro Di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kan sudah dihitung, penerimaan kita itu, target penerimaannya komponennya apa-apa kan udah Di detailkan disitu. Semuanya sudah dihilangkan,” jelas Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono ketika ditemui usai Peristiwa Perayaan Hari Karena Itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Di-58 Di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Perlu diketahui, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN Menjadi 12 persen ini memang Akansegera mulai diberlakukan Di 1 Januari 2025.

Kendati demikian, Susiwijono mengakui bahwa penerapan PPN 12 persen ini sejatinya masih sekadar Wacana Agar perlu dibahas Bersama Detail. Sebab keputusan tersebut Akansegera menjadi wewenang pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara terpilih 2024.

“Belum tahu, nanti kan (keputusan) lebih banyak Di Kepala Negara terpilih. Nanti Akansegera Memberi (keputusan),” imbuhnya.

Susiwijono pun menambahkan, Sebelum dilantiknya Thomas Dwijandono sebagai Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan II maka diskusi soal hal ini pun sudah dilakukan sangat panjang.

“Makanya itu sangat tepat sekali, supaya transisinya nanti bisa langsung jalan. Karena Itu sudah secara formal, sudah terlibat Di Untuk perumusan. Karena Itu saya kira malah Akansegera lebih bagus maka lebih smooth lagi Di Untuk transisinya semuanya,” pungkas Susiwijono.