Proyek IKN Sudah Menelan Uang Negeri Rp83,42 Triliun, Buat Apa Saja?

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN (Dana Pendapatan Belanja Negeri) Bagi pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Kepala Satgas Perancangan Pembangunan Infrastruktur IKN , Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak Bersama tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Bagi infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT Hingga-79 RI, masuk Hingga Di batch 1.

Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket Bersama progres fisik 88,20%. Sambil batch 2, terdapat 31 paket Bersama progres fisik 46,71%. Sedangkan Bagi batch 3, terdapat 35 paket Bersama progres fisik 8,61%.

“Di ini progress fisik keseluruhan Bersama total 106 paket yang terkontrak Ke 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), Bersama pagu Dana sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi Di diskusi virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, terdapat 9 Area Perancangan (WP) Kawasan Pembaruan IKN Bersama luas 256.142 ha yang diarahkan Bagi dapat mengakomodasi penduduk sampai Bersama 2 juta orang.

Area tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Keadaan, Perjalanan Hingga Luarnegeri dan Hiburan, Layanan Pembelajaran, Pembaharuan dan Kajian, Pusat Industri Pertanian dan Ekspedisi, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pembaruan Industri Keahlian Tinggi.

Kesembilan WP tersebut dibangun Di 5 tahap. Adapun Di ini masuk Di tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.

Berdasarkan Peraturan Kepala Negara No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Ide Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi Ke 2024. “Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan Bagi penduduk pionir,” terang Imam Ernawi.

Hingga Di itu, Ke tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan Hingga KIPP. Pemerintah juga Akansegera melakukan pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negeri) tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan Ke September 2024. Terakhir, pemerintah juga terus Mendorong inisiasi Yang Terkait Bersama Penanaman Modal Asing non APBN Dari sektor-sektor ekonomi prioritas.

“Penahapan pembangunan IKN disusun Bagi memastikan kelancaran dan Prestasi pencapaian tujuan yang Digunakan secara berkesinambungan dan terpadu,” kata Imam.

“Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang Akansegera menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang Akansegera dikembangkan,” pungkasnya.