Pungli Wisatawan Ke Raja Ampat Tembus Rp 18,2 M per Tahun!

Pungutan liar atau pungli Di wisatawan Ke Raja Ampat ternyata jumlahnya fantastis, menembus angka Rp 18,2 Miliar per tahunnya.

Temuan itu disampaikan Dari Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK). Praktik pungutan liar (pungli) memakan korban wisatawan yang Di liburan Ke Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sedangkan pelakunya adalah Komunitas setempat.

KPK Mengungkapkan setiap kali kapal wisatawan Di Di titik lokasi diving, ada Komunitas yang meminta Rp 100 ribu-1 juta per kapal.

“Ke Daerah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, Agar potensi pendapatan Didalam pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Korsup Daerah V KPK, Dian Patri, Di keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Dian menjelaskan, pungli itu berupa pembayaran atas tanah yang ditagih Komunitas kepada hotel yang berdiri Ke pulau-pulau Raja Ampat.

KPK pun Merangsang agar Pemkab Raja Ampat segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Di Kontek Sini, KPK terus Merangsang Pemkab Raja Ampat Sebagai segera menyelesaikan permasalahan ini Didalam berkoordinasi Didalam aparat penegak hukum dan Komunitas setempat,” ujarnya.

Salah satu caranya adalah Didalam pendampingan pemerintah Lokasi (pemda) Sebagai penertiban Pph dan retribusi Untuk menyelamatkan kas Lokasi.

Dian menambahkan, penertiban tersebut harus dilakukan secara masif. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan agar tidak timbul lubang besar Ke pendapatan asli Lokasi (PAD).

“Kita lakukan pendampingan lapangan Didalam pulau Di pulau Ke Raja Ampat, Sebagai memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban Pph Lokasi, sekaligus memastikan sistem pemungutan Dari Pemda,” jelas Dian.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PAD Kabupaten Raja Ampat Terbaru mencapai 4,15%, Didalam nilai Pph dan retribusi tidak lebih Didalam 1,08% Ke 2023. KPK Berencana melakukan pendampingan Ke dua sisi krusial, yakni pemda dan swasta.

“Upaya Upaya Mencegah kebocoran Pph ini penting Sebagai memaksimalkan penerimaan Pph Lokasi dan mencegah potensi kerugian Negeri. Tentunya perlu pengawasan agar tidak ada lagi potensi kebocoran Pph Lokasi, baik Lewat mekanisme gratifikasi, pungutan liar, maupun manipulasi data. Tetapi, Ke sisi lain, pelaku usaha juga kami lihat Yang Terkait Didalam kewajiban pajaknya,” tutupnya.