Razia Truk Pelat Aceh Ke Sumatera Utara Patut Dikaji Ulang, Ciptakan Konflik

Jakarta, CNN Indonesia —

Kelompok Transportasi Indonesia (MTI) menilai langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumatera Utara) Bobby Nasution yang mencegat truk pelat Aceh (BL) Ke Langkat Untuk Merangsang penggantian pelat Di BK atau BB patut dikaji ulang.

Menurut Yusria Darma, Ketua MTI Aceh dan akademisi transportasi Universitas Syiah Kuala,Keputusan itu justru dapat mengganggu kelancaran Karya Pengiriman antarprovinsi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata dia penggantian pelat hanya relevan jika pemilik kendaraan memang berdomisili Ke Lokasi tersebut.

“Penggantian pelat nomor hanya relevan Untuk kendaraan yang pemiliknya telah berdomisili permanen Ke Sumatera Utara. Itu pun harus Melewati prosedur mutasi resmi sesuai aturan POLRI dan SAMSAT,” kata Yusria Di keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (2/10).

MTI Aceh menekankan truk BL yang beroperasi Ke Sumatera Utara adalah Pada vital Bersama rantai pasok Barang Dagangan antarprovinsi. Tindakan penghentian dan permintaan penggantian pelat tanpa dasar domisili sah justru berisiko mengganggu stabilitas ekonomi regional dan menciptakan konflik administratif.

“STNK dan TNKB BL adalah dokumen legal yang berlaku nasional. Tidak ada Perda yang dapat membatasi pergerakan kendaraan antarprovinsi yang sah,” ucap dia.

“Jika Pemprov Sumatera Utara ingin Memperbaiki PAD, pendekatannya harus sesuai hukum dan tidak mengorbankan prinsip kebebasan berlalu lintas,” ujarnya menambahkan.

Meski begitu, Yusria tetap mengapresiasi aspek positif Bersama Aksi Massa tersebut, yakni teguran Di truk ODOL (Over Dimension Overload).

“Kami mendukung penuh target Zero ODOL 2027. Tetapi, penegakan ODOL tidak bisa dijadikan alasan Untuk intervensi administratif Di kendaraan Bersama provinsi lain,” tutur Yusria.

Lebih Bersama MTI Melewati Yusria Memberi rekomendasi atas Keputusan tersebut, Ke antaranya himbauan penggantian pelat hanya berlaku Untuk pemilik truk yang berdomisili sah dan permanen Ke Sumatera Utara.

Lalu proses mutasi kendaraan harus dilakukan sesuai prosedur resmi dan berbasis data kependudukan. Lalu Pemprov Sumatera Utara sebaiknya fokus Ke penertiban ODOL dan peningkatan PAD Melewati mekanisme sah dan tidak diskriminatif.

Gubernur Sumatera Utara (Sumatera Utara) Bobby Nasution Sebelumnya sempat Menyambut sorotan ketika ia dan rombongannya Melakukan razia Di truk pelat nomor Aceh (BL) Ke Kabupaten Langkat.

Para sopir dicegat lalu diminta mengganti pelat nomor menjadi BK (Sumatera Utara/Sumatera Utara) agar mereka dapat Melewati jalan tersebut. Aksi Massa ini juga Memiliki tujuan agar Pajak Lainnya kendaraan bermotor yang melintas bisa masuk sepenuhnya Di Sumatera Utara.

Bobby yang didampingi Asisten Umum Pemprov Sumatera Utara Muhammad Suib tampak menyarankan sopir agar perpindahan pelat diurus segera.

Bobby buka suara

Menantu Pemimpin Negara Di-7 Joko Widodo ini telah buka suara dan mengaku tak ambil pusing Bersama segala kritikan atas viralnya Aksi Massa tersebut. Bobby mengatakan tidak menargetkan satu Lokasi tertentu dan tujuannya mengoptimalisasi pendapatan Lokasi.

“Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa,” kata Bobby Setelahnya launching UHC Prioritas, Senin (29/9).

“Saya menekankan Ke seluruh bupati, wali kota, tolong kalau Ke daerahnya ada perusahaan yang beroperasi Ke Daerah Sumatera Utara, tapi kendaraan operasionalnya Ke luar pelat Bersama Sumatera Utara tolong didata,” tuturnya.

Menurut dia juga langkah ini pernah dijalankan Ke Lokasi lain. Bobby lantas Menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Di merazia kendaraan berpelat Ke luar Lokasi Jawa Barat.

“Saya tidak ada tendensius Di Lokasi tertentu. Ini Untuk Lokasi semuanya ini lazim dilaksanakan Ke Lokasi lain. Tapi ketika saya yang buat, Ini kok heboh. Ini saya tunjukkan video. Ini beberapa Lokasi melakukan hal yang sama,” ucap Bobby.

(ryh/mik)