Rokok Ilegal Gerus Penerimaan Negeri, Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar

JAKARTA – Langkah tegas Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) Untuk Membeberkan Peristiwa Pidana dugaan suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pengusaha rokok dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh Pada tata kelola cukai. Pengungkapan ini menegaskan bahwa Kartu Kuning cukai bukanlah sekadar persoalan administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik Pada ekonomi Negeri.

Ekonom Piter Abdullah menilai, terbongkarnya Peristiwa Pidana suap ini menyingkap tabir penyimpangan Untuk sistem pengawasan yang berjalan Pada ini. Indikasi kuat Menunjukkan adanya relasi gelap Di praktik industri rokok ilegal Di lemahnya integritas aparat penegak hukum.

“Ini momentum yang sangat penting Bagi melakukan evaluasi menyeluruh Pada tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan Negeri dan stabilitas industri,” ujar Piter Untuk keterangannya, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Keputusan Layer Terbaru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif

Di Detail, Piter menegaskan, bahwa praktik peredaran rokok ilegal telah masuk Untuk kategori kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan analisisnya, terdapat tiga dampak destruktif utama Untuk kejahatan ini. Pertama, setiap batang rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai secara langsung merampas potensi pendapatan Negeri.