Rusia Umumkan Syarat Terbaru Karena Itu Anggota BRICS, Dilarang Keras Dukung Hukuman Politik Barat

JAKARTA – Setiap Bangsa yang ingin bergabung Bersama kelompok BRICS tidak boleh berpartisipasi Untuk Hukuman Politik-Hukuman Politik sepihak yang ilegal. Hal itu disampaikan Wakil Pembantu Presiden Pembantu Presiden Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov Bersama menekankan bahwa hal ini merupakan kriteria utama Untuk Moskow Untuk menyambut anggota Terbaru. Berbicara Untuk sebuah konferensi pers Hingga Moskow Di hari Selasa, sang diplomat menyinggung visi Rusia Untuk perluasan BRICS.

“Untuk kami, salah satu kriteria utama Untuk masuk Hingga BRICS dan menyambut Bangsa-Bangsa mitra adalah tidak berpartisipasi Untuk Keputusan Hukuman Politik ilegal, langkah-langkah pembatasan ilegal Pada peserta BRICS, Awalnya, tentu saja, Pada Rusia,” kata Ryabkov dikutip Bersama Russian Today, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Putin Tiba Hingga Korea Utara, Langsung Disambut Kim Jong-un

Sikap tegas ini harus disambut Bersama pemahaman penuh Bersama anggota BRICS lainnya. Moskow berharap posisi seperti itu Untuk mempertahankan sifat inti Di kelompok ini tumbuh Hingga masa Didepan.

“Fakta bahwa BRICS Akansegera tumbuh dan menemukan bentuk-bentuk Terbaru baik Bersama mitra maupun Untuk hal perluasannya sendiri tidak dapat disangkal,” kata diplomat tersebut, seraya menambahkan bahwa sepuluh anggota kelompok Di ini telah menyesuaikan diri satu sama lain dan sekarang bekerja sebagai sebuah Skuat.

BRICS didirikan Di 2006 Bersama Brasil, Rusia, India dan China, Sambil Afrika Selatan bergabung Di tahun 2011. Kelompok ini berkembang tahun ini Bersama menyambut Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota penuh. Kelompok ini, yang sekarang dikenal sebagai BRICS+, memilih Untuk mempertahankan nama aslinya Kendati telah berekspansi.

Sejumlah Bangsa lain telah secara resmi Berkata niat mereka Untuk bergabung Bersama organisasi ini. Ekspresi niat terbaru datang Di akhir pekan lalu Bersama Perdana Pembantu Presiden Pembantu Presiden Malaysia Anwar Ibrahim, yang berjanji Untuk segera mengajukan dokumen yang diperlukan.

“Kami telah membuat Keputusan kami jelas dan kami telah membuat keputusan. Kami Akansegera segera memulai proses formal. Kami menunggu hasil akhir dan umpan balik Bersama pemerintah Afrika Selatan,” kata Ibrahim.

(nng)