Sarat Kejanggalan, Lembaga Proses Hukum Niaga Harus Batalkan Proses PKPU PT Inet Internasional Indo

JAKARTA – Lembaga Proses Hukum Niaga Jakarta Pusat diminta membatalkan proses persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) perusahaan jasa Jaringan PT Inet Internasional Indo (Inet) yang diajukan PT Internasional Data Lintas Asia (GDLA). Persidangan yang telah berjalan Sebelum Januari 2024 tersebut harus dihentikan lantaran pengajuan PKPU ini sarat kejanggalan.

Diduga kuat ada persekongkolan jahat para pemilik Inet melakukan rekayasa PKPU Pada perusahaan sendiri agar terhindar Di kewajiban penuh sebagai debitur atau agar bisa melakukan pembayaran Ke kreditur asli sesuka mereka.

Kuasa hukum salah satu perusahaan kreditur asli Inet, Irfan Aghasar mengatakan, pihaknya telah menyerahkan laporan dan berbagai bukti hasil temuan dugaan praktik licik ini kepada seluruh pihak Yang Terkait Di mulai hakim pengawas, hakim anggota, kreditur yang kredibel, Komisi Yudisial (KY), hingga Mahkamah Agung (MA).

“Termasuk bukti nama-nama Ke PT GDLA, perusahaan kreditur abal-abal yang diduga terafiliasi Di pemilik Inet Santoso Halim dan Sukoco Halim. Debitur dan kreditur yang mengajukan PKPU orangnya itu-itu juga. Kami lampirkan semua Di laporan. Kami harap semua institusi Lembaga Proses Hukum Yang Terkait Di terutama MA menindaklanjutinya,” kata Irfan.

Sekadar diketahui, Santoso Halim tercatat sebagai direktur Inet, Sambil Itu Sukoco Halim merupakan komisaris Inet. Menurut Irfan, pihaknya juga telah melaporkan Sukoco Halim, Santoso Halim, dan kawan-kawan Ke Bareskrim Polri Ke awal April 2024 Di dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dan pencucian uang.

Sampai Sekarang, kata dia, Bareskrim Polri memproses laporan tersebut Di baik. Penyidik telah melakukan panggilan serta pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. “Apabila pihak-pihak yang dilaporkan terbukti bersalah Ke mata hukum, maka semua pihak yang terlibat konspirasi Di pengajuan PKPU ini dapat dipidanakan juga,” tandasnya.

Muslihat jahat Ke balik pengajuan PKPU Pada Inet Di lain terendus Di penunjukan seorang resepsionis Ke pusat Kesejaganan yang diduga milik istri Sukoco Halim sebagai komisaris PT GDLA.

“Nama staf saja dicatut seolah Karena Itu komisaris. Ini jelas rekayasa jahat mem-PKPU-kan perusahaan sendiri. Apa pun keputusannya, pailit atau Kedamaian antarpihak, ini adalah kedok agar lolos Di kewajiban utang. Karena Itu, Hakim Pengawas Lembaga Proses Hukum Niaga harus menghentikan proses PKPU yang penuh tipu-tipu ini,” ujar Irfan.

Ke sidang PKPU Inet Ke Lembaga Proses Hukum Niaga 3 April 2024, hakim memutuskan memperpanjang waktu proses persidangan hingga 45 hari.

Kuasa hukum lain kreditur asli Inet, Chris Taufik, mengungkapkan, Di hasil temuan timnya, ada dua pemegang saham GDLA yakni Sulastri dan Sutinah. Keduanya diketahui tinggal Ke permukiman padat penduduk Ke Jakarta Barat. Sulastri berperan sebagai direktur. “Sambil Itu komisaris yang bernama Sutinah sebenarnya adalah resepsionis Ke pusat Kesejaganan yang diduga milik istri komisaris Inet,” beber Chris.

Di pertemuan Di timnya, lanjut Chris, Sutinah membenarkan bahwa dirinya adalah pengurus sekaligus pemegang saham GDLA atas penunjukkan Di atasannya yang bernama Sulastri. Akan Tetapi, perempuan berusia 25 tahun itu sama sekali tidak mengetahui Kegiatan perusahaan apalagi menyangkut pengajuan PKPU. Tentang hal ini, Sutinah telah menulis surat pernyataan resmi bertanda tangan dan bermaterai Ke 28 Maret 2024.

Sambil Itu, MNC Portal Indonesia telah Melakukanupaya menghubungi Sukoco Halim dan Santoso Halim Melewati pesan singkat dan sambungan telepon Untuk Merespons dugaan rekayasa pengajuan PKPU ini. Akan Tetapi hingga berita ini diturunkan keduanya belum Memberi respons.