Seluk-beluk Mengurus Izin Pembangunan Hotel Di Bali, Gampang atau Susah?

Permasalahan mengenai obral izin pembangunan hotel Di Bali menjadi perbincangan hangat. Banyak yang bertanya, bagaimana proses pembuatan izin pembangunan hotel Di Bali?

Setelahnya pulih Untuk Wabah Internasional Covid-19, Bali kembali gencar membangun berbagai fasilitas akomodasi, seperti hotel dan villa Untuk mendukung sektor Perjalanan Hingga Luarnegeri yang mulai bangkit.

Berbagai tempat Didalam pemandangan alam yang indah, seperti sempadan pantai hingga bibir jurang, menjadi incaran para pengembang.

Akan Tetapi, Bali Disorot terlalu sembrono Untuk membangun fasilitas akomodasi, sampai-sampai membangun tak sesuai aturan, termasuk memotong tebing pun dilakukan.

Menurut Prof. Dr. Drs. I Putu Anom, M.Par, Guru Besar Perjalanan Hingga Luarnegeri Universitas Udayana dan pemerhati Perjalanan Hingga Luarnegeri, pengaruh negatif Untuk pembangunan hotel dan villa tentu tak Berencana berdampak baik Di lingkungan dan alam Bali.

“Saya Merasakan, sekarang sudah banyak pembangunan dan izin yang dikeluarkan Yang Berhubungan Didalam pembangunan hotel, khususnya Di Bali selatan. Tapi pembangunannya itu Di tepi pantai, sungai, atau Di tepi jurang. Karena Itu, ini bisa merusak alam, kan itu salah ya,” kata Anom, Senin (10/6/2024).

IB Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si, Direktur Eksekutif PHRI Bali, menuturkan bahwa Untuk Merasakan izin pembangunan properti Di Bali wajib Memperoleh desain gambar yang Merasakan persetujuan hingga terbit IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Untuk Merasakan izin Untuk membangun sebuah properti. Utamanya tentu harus Memperoleh desain atau gambar yang Setelahnya Itu sudah Merasakan persetujuan hingga dikeluarkannya IMB. Jika proses itu sudah dipenuhi, maka pembangunan bisa dilakukan,” ujar Purwa.

“Sebelumnya IMB diberikan pasti dilihat konsultan perencananya siapa dan kontraktornya siapa. Tentu semua harus berbadan hukum,” imbuhnya.

Jika sebuah bangunan Memperoleh struktur bertingkat atau berlevel, Purwa menyebut diperlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pembuatan sertifikat dibuat Setelahnya bangunan selesai. Berencana diverifikasi desain bangunan Didalam kesesuaian bangunan.

“Akan Tetapi, sekarang seandainya bangunan tersebut Memperoleh struktur bangunan yang bertingkat atau berlevel. Sebuah bangunan harus dilengkapi Didalam sertifikat laik fungsi. Biasanya dilakukan Setelahnya bangunan selesai, Karena Itu Berencana dicocokan Antara desain dan bangunannya,” tuturnya.

Traveler pun bertanya-tanya, siapa yang berwenang Mengintroduksi izin tersebut? Untuk proses pemberian izin pembangunan hotel, menurut Purwa, lembaga yang berhak adalah Dinas Pekerjaan Umum.

“Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), Lantaran Di PU-lah Berencana dijelaskan Syarat penggunaan bahan-bahan, misalnya bangunan Di Area rawan longsor harus menggunakan beton seperti apa, itu Untuk PU yang menentukan. Karena Itu PU yang Memberi izin pembangunan hotel,” jelas Purwa.