Sistem Bikameral Tak Efektif, Pendekatan Collaborative Parliament Wakil Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah Penting

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Area (Dewan Perwakilan Daerah) RI Sultan B Najamuddin menyampaikan pandangannya Yang Terkait Bersama peningkatan peran Dewan Perwakilan Daerah Di era otonomi Area. Sebuah Permasalahan yang masih menjadi pertanyaan dan diskursus publik Untuk para ahli ketatanegaraan.

Untuk FGD yang mengusung tema “Hampir tiga dekade, otonomi Area sudahkah sesuai harapan” Sultan mengatakan sejatinya Dewan Perwakilan Daerah RI mampu berperan dan berkontribusi secara signifikan Untuk Merangsang percepatan konsolidasi Kedaulatan Rakyat dan kemandirian fiskal Area.

“Bisa dikatakan Dewan Perwakilan Daerah dan otonomi Area merupakan dua anak kandung Reformasi yang krusial Untuk pemerataan pembangunan nasional. Akan Tetapi, Untuk praktiknya, hubungan keduanya belum benar-benar terjalin secara akur,” kata Sultan, Jumat (5/7/2024).

Sultan yang diundang secara khusus Sebagai menyampaikan pandangannya Yang Terkait Bersama peran Dewan Perwakilan Daerah Untuk Merangsang pembangunan dan otonomi Area menerangkan bahwa sistem Bikameral Di Dewan Indonesia tidak berjalan efektif. Kesenjangan kewenangan kedua lembaga (Dewan Perwakilan Daerah dan Wakil Rakyat) berdampak serius Di percepatan pembangunan otonomi Area.

”Sebagai lembaga perwakilan yang sama-sama Merasakan mandat daulat rakyat, Wakil Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seharusnya bisa bergotong royong dan saling melengkapi Untuk tugas dan fungsinya,” tegas mantan aktivis KNPI ini.

Sebagai Memperbaiki Mutu Sistem Bikameral yang belum terbentuk secara sempurna ini, kata Sultan, setidaknya menyiasatinya Bersama pendekatan Collaborative Parliament. Kolaborasi kedua lembaga solusi terbaik Sebagai Merangsang peningkatan Mutu legislasi dan pengawasan.

”Tentunya Bersama terlebih dahulu merevisi Aturantertulis MD3 dan Aturantertulis pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami Akansegera membangun komunikasi dan melobi para ketua umum Parpol dan Wakil Rakyat Sebagai merevisi Aturantertulis yang Yang Terkait Bersama Bersama kewenangan legislasi,” ujarnya.

”Kita perlu menyiapkan mekanisme double check Untuk penyusunan Undang-undang. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, kedua lembaga dapat berbagi peran secara proporsional sesuai jenis Aturantertulis dan kebutuhan,” ungkap bakal Kandidat ketua Dewan Perwakilan Daerah RI itu.