Soal Demurrage Beras Bulog, KPK Dorong Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) angkat bicara Yang Terkait Di Tindak Kejahatan biaya demurrage (denda) Rp350 miliar akibat tertahannya beras Perdagangan Masuk Negeri 490 ribu ton Hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.KPK mengakuterus Mendorong reformasi tata kelola pelabuhan Sebagai Pra-Penanganan Penyuapan.

“Menyambut Baik informasi Yang Terkait Di adanya biaya demurrage (denda) akibat tertahannya beras Perdagangan Masuk Negeri Hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kami sampaikan bahwa KPK bersama 4 Kementerian/Lembaga lainnya (Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Kepala Negara, Menpan RB) yang tergabung Di STRANAS PK, terus Mendorong reformasi tata kelola pelabuhan sebagai salah satu upaya Pra-Penanganan Penyuapan,” ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (19/6/2024).

Tessa menegaskan langkah tersebut juga bertujuan Sebagai menyederhanakan proses Usaha dan tata kelola Lewat layanan pelabuhan secara digital. Dia menilai pentingnya proses yang efektif dan biayanya efisien Di sistem pelabuhan.

“Alhasil dapat Mengurangi biaya Pengiriman sekaligus kepastian waktu layanan,” beber Tessa.

Tessa mengatakan Di ini juga telah diedarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penerapan Pelayanan Secara Penuh (Mandatory) Layanan Single Submision (SSm Pengangkut) Satu Siklus dan Informasi Layanan Manifest Domestik Dari Kementerian Perhubungan.

“Birokrasi pelayanan pelabuhan Hingga Indonesia masih rumit dan panjang Sebab melibatkan unit-unit layanan Di banyak pemangku kepentingan, swasta dan pemerintah, yang tidak terintegrasi. Agar menimbulkan biaya Pengiriman yang mahal serta waktu layanan yang tidak pasti,” papar Tessa.

Sekadar informasi, Di 490 ribu ton beras Perdagangan Masuk Negeri Bulog tertahan Hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog Di Rp350 miliar.

Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan Aturan Bapanas yang mengharuskan Perdagangan Masuk Negeri menggunakan kontainer, padahal Sebelumnya Itu cukup memakai kapal besar.

Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras Perdagangan Masuk Negeri Hingga Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat Dukungan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Pejabat Tingginegara Keuangan Sri Mulyani Di kunjungan kerja Hingga pelabuhan. Kini Produk sudah berada Hingga gudang Bulog.