Tapera Bukan Cicilan Tempattinggal, Tapi Syarat Dapat Dukungan Pemerintah Bunga KPR Flat 5%

JAKARTA – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) yang mencakup pegawai swasta bukan Sebagai cicilan Tempattinggal. Tapi Sebagai Merasakan Dukungan Pemerintah bunga cicilan KPR yang berada Ke angka 5% flat.

Herry menjelaskan, tabungan yang dibayarkan Dari peserta Tapera sektor swasta sebesar 3%, Berencana diakumulasikan Di setahun. Jika peserta dinilai memenuhi syarat, maka Mutakhir bisa memanfaatkan tapera Sebagai membeli Tempattinggal Melewati skema KPR atau KBR Didalam bunga flat 5%.

“Konsepnya banyak keliru, itu dipikir uang itu dipakai cicil (Tempattinggal), nggak, dibuatkan dana tabungan tadi, kan tabungan orang iuran segitu banyak, uang yang dikumpulkan dimasukin Ke Penanaman Modal Asing tadi,” ujar Herry usai konferensi pers Ke Kantor Staf Pemimpin Negara dikutip Jumat (2/6/2024).

Herry menjelaskan, Didalam adanya bunga sebesar 5% ini diharapkan Berencana meringankan Komunitas yang belum Memperoleh Tempattinggal Sebagai mencicil. Sebab punya bunga yang jauh lebih rendah Di bunga bank konvensional sebesar 11%.

Sedangkan Sebagai para pekerja yang sudah Memperoleh Tempattinggal, nantinya uang iuran yang sudah dibayarkan setiap bulan bisa diambil kembali ketika selesai masa Perjanjian atau kerjanya. Sebab dikatakan Herry, Prototipe kepesertaan Tapera ini semacam tabungan yang bisa diambil Ke waktunya.

“Di pemupukan ini dipakai Sebagai pakai KPR Didalam bunga 5%, yang nabung mah nabung aja nanti Ke ujung kembali uangnya,” sambungnya.

Lebih jauh, Herry menjelaskan, bahwa Prototipe ini dibuat Sebagai mengejar kesenjangan Komunitas yang belum Memperoleh Tempattinggal yang disebabkan Dari mahalnya harga hunian Di ini. Ke satu sisi, ada Perkembangan 700 ribu keluarga Mutakhir setiap tahunnya yang membutuhkan hunian, sedangkan angka backlog kepemilikan Tempattinggal Di ini saja masih ada Disekitar 10 juta keluarga yang belum Memperoleh tempat tinggal.

Menurutnya, Di mengejar target Indonesia emas tahun 2045, paling tidak setiap tahunnya harus disediakan Disekitar 1,5 – 2 juta Tempattinggal Mutakhir Sebagai mengentaskan angka backlog Ke tahun tersebut. “Memang programnya harus Ke scale up, ini prinsipnya. Agar jumlahnya banyak gimana? artinya bagaimana Penanaman Modal Asing dapat return sebesar-besarnya,” pungkas Herry.