Tolak Tapera, Buruh Siap Unjuk Rasa Nasional 27 Juni Mendatang

JAKARTA – Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditolak mentah-mentah Dari serikat buruh. Merespons hal tersebut, sejumlah serikat buruh yang tergabung Untuk Aliansi Unjuk Rasa Sejuta Buruh (AASB) Berencana unjuk rasa nasional menolak Tapera 27 Juni 2024 mendatang.

“Rencananya secara nasional Di tanggal 27 Juni 2024, kami pun Berencana Unjuk Rasa menyampaikan bahwasanya tolak Tapera dan cabut Bagi selamanya,” ujar Perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (Perekat/SPSI) Endang Hidayat Di Kantor DPP Apindo DKI Jakarta Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Menurutnya Unjuk Rasa Nasional ini Berencana diikuti Dari 10-20 ribu buruh secara nasional . Sambil Itu Bagi Unjuk Rasa Di Jakarta Berencana dihadiri tiga sampai empat ribu buruh.

Sebelumnya Itu, sejumlah elemen buruh telah Melakukan Unjuk Rasa unjuk rasa Di Di Istana Bangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan jaminan Keselamatan uang mereka.

Pemimpin Negara Partai Buruh Said Iqbal menegaskan buruh Berencana Melakukan Unjuk Rasa lebih besar secara nasional Di seluruh Indonesia jika Permintaan mereka tidak dipenuhi.

“Unjuk Rasa Berencana dilanjutkan meluas Di seluruh Indonesia 38 provinsi lebih Untuk 300 kabupaten/kota,” kata Said Iqbal Untuk orasinya.

Said Iqbal menjelaskan buruh menolak Tapera Sebab beberapa alasan. Pertama, mereka tidak yakin Inisiatif ini Berencana menjamin mereka Merasakan Rumah

“Di rata-rata upah Rp3,5 juta Uang Negara Indonesia, rata-rata upah ya Bagi Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan Rp105.000, setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya RP25,2 juta. Mana ada Rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” ujar dia.

Kedua, buruh mempertanyakan peruntukan potongan Tapera. Mereka khawatir uang mereka Berencana dikorupsi, seperti yang terjadi Ke Tindak Kejahatan Asabri dan Taspen.

“Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen Kejahatan Keuangan besar-besaran. Itu dikelola Dari pemerintah Dari para Pejabat Tingginegara yang bertanggungjawab, buktinya Di Kejahatan Keuangan. Kami Komunitas sipil khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi,” tutur Said Iqbal.

(maf)