Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun Hingga 2025, Begini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI Wakil Rakyat Didalam Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP masih meminta kejelasan Didalam Pembantu Ri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati Yang Terkait Didalam besarnya pembayaran utang jatuh tempo Indonesia yang mencapai Rp800 triliun Di 2025.

Adapun menurut Sri Mulyani, utang jatuh tempo yang besar Di 2025-2027 tidak Karena Itu masalah Di persepsi APBN (Biaya Pendapatan Belanja Negeri) dan ekonomi serta politik Indonesia tetap sama.

“Tadi mendengar penjelasan bu Pembantu Ri ada profil jatuh tempo, kalau kita hitung jatuh tempo 2025 itu Rp800 triliun, 2026 – Rp800 triliun, 2027 – Rp802 triliun, 2028 Rp228,719 triliun, 2029 Rp662 triliun, Karena Itu kalau dihitung 5 tahun kedepan itu yang jatuh tempo itu Rp3.783 triliun,” ungkap Dolfie Di Pertemuan Kerja Komisi XI Wakil Rakyat Didalam pemerintah, Kamis (6/6/2024).

Sri Mulyani menuturkan jika surat utang RI tidak jatuh tempo, maka surat utang yang dipegang tersebut Berencana revolving. Akan Tetapi, jika Situasi stabilitas ini terganggu, pemegang surat utang RI bisa melepasnya dan kabur Didalam RI.

“Supaya jatuh tempo yang terlihat Hingga sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah Di persepsi Pada APBN, Aturan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengingatkan, bahwa tingginya pembayaran jatuh tempo utang disebabkan Didalam Penyebara Nmassal COVID-19. Pada itu Indonesia membutuhkan hampir Rp1.000 triliun tambahan belanja, Pada penerimaan Negeri turun 19% Sebab Karya ekonomi berhenti.

“Karena Itu kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo Didalam Penyebara Nmassal kita itu semuanya Hingga 7 tahun dan sekarang konsentrasi Hingga 3 tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian Hingga 2028 tahun. Nah inilah yang Setelahnya Itu menimbulkan persepsi, kok banyak sekali utang numpuk,” jelasnya.

Menkeu juga menegaskan, hal ini Sebab biaya Penyebara Nmassal dan ini merupakan Dibagian Didalam skema burden sharing. “Itu biaya Penyebara Nmassal berdasarkan agreement Di kita dan Banksentral Bagi lakukan burden sharing agar neraca Banksentral baik, fiskalnya tetap kredibel, politik juga acceptable, kita sepakati instrumen itu,” tegasnya.