Wacana Pemungutan Suara Lokal via DPRD Perlu Kajian Substansi Kedaulatan Rakyat, Bukan Sekadar Mekanisme

JAKARTA – Wacana Pemilihan Kepala Area (Pemungutan Suara Lokal) Melewati DPRD kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik. Perdebatan ini tidak semata berkutat Di pilihan Di pemilihan langsung atau tidak langsung melainkan menyentuh Permasalahan yang lebih mendasar Di Kedaulatan Rakyat yakni relasi Di efisiensi prosedural dan Standar substansial.

Sejumlah kalangan menilai Pemungutan Suara Lokal Melewati DPRD menawarkan Kepentingan Di sisi efisiensi Biaya dan stabilitas politik. Mekanisme tidak langsung Disorot mampu menekan biaya politik yang tinggi, Memangkas potensi polarisasi horizontal Di Kelompok, serta memperkuat fungsi representasi lembaga legislatif Area.

Baca juga: Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Sebut Pemungutan Suara Lokal Melewati DPRD Memiliki Dasar Konstitusi Kuat

Di teori Kedaulatan Rakyat perwakilan, DPRD memang Memiliki mandat Untuk menyuarakan kehendak rakyat Melewati mekanisme institusional. Akan Tetapi, efektivitas argumen tersebut bergantung Di berfungsinya DPRD secara akuntabel, transparan, dan bebas Di praktik politik transaksional.

Pengamat menilai tantangan utama Di praktik politik Indonesia justru terletak Di lemahnya etika politik dan pengawasan Pada relasi eksekutif dan legislatif. Tanpa pembenahan menyeluruh, Pemungutan Suara Lokal Melewati DPRD dinilai berisiko mengalihkan Kedaulatan Rakyat Di ruang partisipasi publik Hingga arena Dialog Antar Negara elite yang tertutup.