Wakil Ketua KPK Bersyukur Polri dan Kejagung Berkomitmen Untuk Koordinasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK), Nurul Ghufron Mendukung bantahan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang Berkata tidak menutup pintu koordinasi Di pihaknya. Diketahui mencuatnya kabar penutupan koordinasi itu disampaikan Dari Ketua Sambil KPK, Nawawi Pomolango.

Ghufron menilai, bantahan yang disampaikan dua institusi penegakan hukum itu merupakan sebuah komitmen.

“Ya bukan cuma Kejaksaan kayaknya yang sudah Memberi respons, juga kepolisian. Saya bersyukur, artinya itu adalah komitmen,” kata Ghufron Pada ditemui Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

“Dan tentu kami Berencana tindak lanjuti bahwa beliau menyampaikan tidak ada kendala Untuk proses koordinasi maupun supervisi baik Ke Kepolisian ataupun Kejaksaan Untuk pemberantasan Penyuapan,” sambungnya.

Diberitakan Sebelumnya Itu, Ketua Sambil Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK), Nawawi Pomolango mengakui, pihaknya Merasakan permasalahan hubungan kelembagaan Di Polri dan Kejagung.

Hal itu diungkapkan Nawawi Pada Diskusi kerja (raker) bersama Komisi III Wakil Rakyat, Di Gedung Nusantara II, Kompleks Legislatif Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Mulanya, Nawawi usai menjelaskan capaian kinerja KPK sepanjang 2024. Lalu, ia mengaku ada permasalahan Untuk pelaksanaan koordinasi dan supervisi yang dialami KPK.

Salah satunya, kata Nawawi, masih minimnya kepala Lokasi Untuk memberantas Penyuapan. Hal itu ditujukan lantaran masih banyaknya Peristiwa Pidana Hukum tindak pidana Penyuapan (TPK) Di Lokasi.

“Komitmen kepala Lokasi Untuk pemberantasan Penyuapan yang ditunjukan masih banyaknya TPK Di Lokasi,” tutur Nawawi.

Samping Itu, Nawawi juga mengaku ada masalah hubungan kelembagaan Di Polri dan Kejagung yang dialami pihaknya. Tetapi, ia tak menjelaskan detil masalah tersebut.

“Berikutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan Di KPK, Polri dan Kejaksaan,” ungkap Nawawi.

(maf)