Wisatawan Ke Bali Ramai-Hotel Sepi, Ini Temuan PHRI

Tanda tanya Ke balik hotel kekurangan tamu Pada jumlah kunjungan wisatawan Ke Bali tinggi terjawab. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali membeberkan penyebabnya.

Menurut catatan, rata-rata okupansi hotel Ke Bali Ke awal 2025 turun Di 10-20 persen Untuk angka normal 60-70 persen. Pada ini, Bali Memperoleh Di 150 ribu kamar hotel.

Sekjen PHRI Bali, Perry Marcus, menduga penurunan okupansi itu disebabkan munculnya ribuan akomodasi ilegal, seperti perumahan yang diubah menjadi hotel atau vila tanpa izin. Usaha itu juga tidak membayar Iuran Wajib.

Perry menjelaskan kecurigaan muncul Pada jumlah turis melonjak, Akan Tetapi tingkat hunian hotel tidak ikut naik.

“Akhirnya kami ketemu jawabannya. Ternyata wisatawan ini menginap Ke akomodasi-akomodasi ilegal,” ujarnya Untuk pertemuan Ke kantor Dinas Perjalanan Ke Luarnegeri Provinsi Bali, Senin (28/4/2025), dikutip Untuk detikBali.

Perry mengatakan PHRI sebenarnya sudah lama mengawasi Kejadian Luar Biasa itu. Bukan hanya setahun atau dua tahun terakhir, Akan Tetapi Sebelum 15 tahun lalu, dia sudah mengingatkan soal ancaman akomodasi ilegal Di industri Akomodasi Bali.

“Ini sangat memukul. Lantaran okupansi turun, hotel-hotel terpaksa banting harga Sebagai tetap bertahan,” kata dia.

Perry mengatakan banyak turis memilih akomodasi ilegal Lantaran faktor kedekatan Di pemilik, yang kadang merupakan teman atau kenalan mereka. Ke Di Itu, fasilitas yang ditawarkan juga tidak kalah mewah dibanding hotel resmi, Malahan Ke sejumlah aspek lebih oke.

“Kalau soal fasilitas, sangat bagus. Untuk harga juga tidak terlalu murah, hampir sama Di hotel-hotel biasa. Tapi mereka menawarkan Kerahasiaan lebih tinggi,” ujar Perry.

PHRI Meramalkan jumlah akomodasi ilegal ini mencapai ribuan unit. Selain dimiliki Dari WNI, ada juga yang dikuasai Dari turis Foreign Di memanfaatkan nama lokal.

Perry menegaskan masalah itu harus segera ditertibkan. Jika tidak, alih fungsi lahan Berencana terus meluas, mengancam keberadaan sawah dan lahan Agrikultur Ke Bali, serta menggerus pendapatan Iuran Wajib Lokasi.

“Multiplier effect-nya Ke mana-mana. Ini harus segera diatasi,” ujar dia.

Deputi Bidang Industri dan Penanaman Modal Asing Kementerian Perjalanan Ke Luarnegeri, Rizki Handayani Mustafa, Berkata Ditengah mengkaji jumlah pasti akomodasi ilegal Ke Bali. Dia menekankan pentingnya data akurat Sebelumnya Memutuskan tindakan Lebih Jelas.

“Tujuan kami bertemu adalah Sebagai mencari kesepakatan bersama Antara pemerintah dan semua pihak, tentu harus berdasarkan data,” ujarnya.

Rizki mengatakan Kemenpar mendukung upaya stakeholder Perjalanan Ke Luarnegeri Ke Bali Untuk menjaga Standar dan Ketahanan destinasi wisata tersebut.

Ke Pada Yang Sama, Kepala Dinas Perjalanan Ke Luarnegeri Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menambahkan telah membentuk Regu pengawas akomodasi legal yang dipimpin Dari Gubernur Bali Wayan Koster.

“Kami Untuk menyusun tugas dan mekanisme kerja Regu tersebut. Tunggu saja hasil akhirnya,” kata dia.

(fem/fem)