Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Dorong Bentuk Pansus Dugaan Perdebatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Beras Bulog

JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Akansegera Mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sebagai Membeberkan dugaan Perdebatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras. Hal ini ditegaskan Bersama Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Daniel Johan.

Untuk dugaan Perdebatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar ini, menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” ujar Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Daniel Johan menilai pembentukan Pansus Di Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan Sebagai Membeberkan segala kebenaran Yang Berhubungan Bersama Perdebatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Daniel Johan juga memandang, pembentukan pansus dugaan Perdebatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras diperlukan Sebagai memperbaiki tata kelola Ketahanan Pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah Untuk mewujudkan kedaulatan Ketahanan Pangan.

“Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah Untuk wujudkan kedaulatan Ketahanan Pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian Ketahanan Pangan,” tandas Daniel Johan.

Sebelumnya Itu, usulan pembentuan pansus dugaan Perdebatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras Di Dewan Perwakilan Rakyat digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando Mendorong pembentukan Pansus Yang Berhubungan Bersama Bersama Perdebatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Bersama Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar.

Tindak Kejahatan ini sendiri bermula Di Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Bersama dugaan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Bersama Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Di Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Tindak Kejahatan yang kami laporkan,” kata Hari Di Didepan Gedung KPK, Jakarta.

(maf)