Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online

Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Foto/Lembaga Legis Latif.go.id

JAKARTA – Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini Yang Terkait Bersama maraknya Peristiwa Pidana Hukum judol Lewat pendirian layanan jasa pembayaran Dari Olahragawan judol.

“Hadirnya pansus Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Ri Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Lembaga Legis Latif membentuk Pansus Judol Hingga Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Politikus PKS ini mengaku prihatin Berencana maraknya transaksi judol yang Lebih digemari Kelompok hingga anggota dewan. Apalagi banyak Peristiwa Pidana Hukum bunuh diri akibat judol. Sebab itu, ia Berencana Menyoroti usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Hingga Lembaga Legis Latif.

“Sosialisasikan Berencana kita lakukan Bersama sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Dari sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.

Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Hingga Negeri. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Hingga Negeri.

Sebelumnya Itu, Ri Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Hingga Negeri dan segera dibentuk Pansus Judol.

“OJK maupun Bankindonesia wajib melakukan audit investigasi Pada lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Terkait Bersama judol yang hingga Pada ini luput dilakukan Pada lembaga keuangan secara rutin,” katanya.

Sebagai mencegah pemilik judol Memperoleh layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Sebagai mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Terkait Bersama Bersama judi online.

Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Pada lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Sebagai memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Bersama judi online.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online