Pejabat Tingginegara Keuangan Sri Mulyani Bersama Regu Transisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Arif Julianto
“Hanya berisi kader Gerindra bisa menandai dua Perkara Pidana. Pertama, Prabowo mulai tunjukkan sisi otoritariannya, Ke mana ia tidak lagi perlukan mitra Aliansi Politik yang memenangkan dirinya Ke pilpres. Kedua, terjadi perpecahan Di hal penyusunan Tim Pejabat Tingginegara,” kata Dedi yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini kepada SINDOnews, Senin (3/6/2024).
Kendati demikian, Dedi mengakui Regu semacam itu diperlukan, Tetapi normalnya tidak dibentuk Didalam kandidat terpilih. “Melainkan dibentuk Didalam pemerintah yang Berencana berganti, jika bentukan Mendominasi pilpres lebih tepat disebut panitia seleksi anggota Tim Pejabat Tingginegara,” katanya.
Dia berpendapat, Regu transisi tersebut tidak Berencana banyak miliki fungsi, kecuali hanya sekadar formalitas. Sebab, membaca situasi yang ada, Tim Pejabat Tingginegara Prabowo-Gibran diwacanakan bertambah besar porsinya.
Dia menilai Regu sinkronisasi Berencana jauh dibutuhkan jika berdampak Di perbaikan tata kelola jabatan elite dan punya orientasi yang Menerapkan visi misi. “Jika Regu itu hanya dibentuk Didalam Regu Mendominasi, atau hanya Didalam satu partai, maka tidak semestinya pemerintah, baik Ri maupun Pejabat Tingginegara bersedia Bagi dimobilisasi Di agenda transisi, itu justru menihilkan wibawa pemerintah,” imbuhnya.
Lebih Jelas dia mengatakan, menjadi memprihatinkan jika justru Jokowi meminta Pejabat Tingginegara Bagi membantu Regu Transisi Prabowo-Gibran yang cuma diisi kader Gerindra tersebut. “Cenderung ini keinginan Jokowi Bagi menyokong pemerintahan berikutnya Didalam sewenang,” pungkasnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pengamat Ungkap 2 Kemungkinan Regu Transisi Prabowo-Gibran Cuma Diisi Kader Gerindra
