Teliti Peran Wakil Rakyat Ke Masa Penyebara Nmassal, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

JAKARTA – Anggota Komisi XI Wakil Rakyat Mukhamad Misbakhun berhasil menyandang gelar doktor ilmu ekonomi Untuk Universitas Trisakti (Usakti).Politikus Partai Golkar itu meraih titel doktor Sesudah mempertahankan disertasinya yang berjudul ‘Telaah Aturan Publik atas Peran Wakil Rakyat Mengintegrasikan Aturan Fiskal dan Moneter Untuk Postur APBN Sebagai Penanganan Penyebara Nmassal Covid-19’ Didalam yudisium cum laude.

Sidang terbuka atas disertasi Misbakhun digelar Ke Gedung S Fakultas Ekonomi dan Usaha (FB) Usakti Ke Jakarta Barat, Selasa (4/6/2024) siang. Bertindak sebagai promotor Untuk Misbakhun ialah Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Prof Muliaman D Hadad (co-promotor I), dan Prof. Dr. Eleonora Sofilda (co-promotor II). Adapun Regu pengujinya diketuai Dekan FB Usakti Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian.

Sebagai promovendus, Misbakhun mengawali paparannya Didalam menguraikan Penyebara Nmassal Penyakit Mikroba corona 2019 (Covid-19) yang menjadi bencana berskala Dunia. Efek Penyebara Nmassal itu tidak hanya Ke Kesejajaran Kelompok, tetapi juga perekonomian.

Menurut Misbakhun, pemerintah menggulirkan Langkah Perawatan Keadaan Ekonomi Negara (PEN) Sebagai menanggulangi dampak Penyebara Nmassal Covid-19 Di perekonomian. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pph itu mengatakan PEN memerlukan integrasi Aturan fiskal dan moneter.

“Inisiatif sinergi Aturan tersebut bergulir Untuk Wakil Rakyat Didalam apa yang dikenal sebagai burden sharing (pembagian beban, red),” ujar Misbakhun.

Untuk mekanisme burden sharing itulah Bank Indonesia (Bankindonesia) sebagai otoritas moneter mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah yang membengkak akibat defisit besar Ke APBN. Misbakhun menyebut Aturan itu tetap mengedepankan independensi Bankindonesia sebagai Pengatur Moneter.

Bankindonesia pun membeli Surat Berharga Negeri (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Karena Itu, pemerintah Memiliki ruang fiskal cukup Sebagai membiayai PEN.

Untuk konteks itu pula Wakil Rakyat sebagai pembuat undang-undang (Undang-Undang) turut berperan Untuk pembuatan Aturan. Misbakhun menjelaskan Wakil Rakyat mengintegrasikan Aturan fiskal dan moneter, sekaligus mengawasi dan Menimbang penggunaannya.

“Peran Wakil Rakyat sangat krusial Untuk Menyediakan legitimasi atas pembelian SBN Didalam Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Melewati persetujuan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Agar menjadi dasar legislasi Untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” kata Misbakhun.

Hasil Untuk kolaborasi dan sinergi Di pemerintah, Bankindonesia, dan Wakil Rakyat itu ialah Indonesia menjadi satu Untuk lima Negeri yang berhasil Untuk penanganan Covid-19. Misbakhun menyebut ada dua Kunci Prestasi tersebut, yakni state capacity dan social trust.

Akan Tetapi, Misbakhun menilai peran Wakil Rakyat Untuk perumusan Aturan strategis itu justru terpinggirkan. Padahal, Wakil Rakyat pula yang Menyediakan kepastian hukum Untuk bauran Aturan Untuk otoritas fiskal dan moneter Didalam Menyediakan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Aturan Keuangan Negeri dan Stabilitas Sistem Keuangan Sebagai Penanganan Penyebara Nmassal Covid-19.

“Peran Wakil Rakyat Untuk mengintegrasikan Aturan fiskal dan monetr Melewati Aturan burden sharing Pada Penyebara Nmassal Covid-19 ialah memberi kepastian hukum, legitimasi politik, juga menyetujui perpu yang diajukan Pemimpin Negara,” tuturnya.

Maka Itu, Misbakhun Untuk disertasinya merekomendasikan sejumlah hal, yang utama ialah inisiatif Wakil Rakyat Untuk mengintegrasikan Aturan fiskal dan moneter harus diperluas Untuk berbagai situasi yang membutuhkan legitimasi politik. “Wakil Rakyat harus memainkan peran sebagai lembaga yang mengagregasi berbagai kekuatan dan aspirasi politik,” ujarnya.