BPKN Desak Percepatan Sosialisasi Label Bahaya BPA Ke Galon Bermerek

Jakarta –

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, mendesak BPOM Sebagai segera Meningkatkan sosialisasi masif Yang Berhubungan Di revisi Peraturan Label Ketahanan Pangan Olahan yang mewajibkan produsen air minum Untuk kemasan (AMDK) Sebagai mencantumkan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA) Ke galon berbahan plastik polikarbonat. Sebab kesadaran Komunitas Di peraturan ini masih rendah.

“Aturan pelabelan BPA sangat membantu konsumen Sebagai memilih produk yang lebih aman,” ujar Mufti, Untuk keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

BPKN telah lama memperingatkan tentang potensi bahaya BPA Untuk kemasan plastik polikarbonat, mulai Untuk kandungan kimianya, kontaminasi Ke air, hingga dampak distribusi dan penyimpanan Ke Peritel.

Akan Tetapi, Mufti menyayangkan rendahnya kesadaran Komunitas Di regulasi ini. Salah satu alasannya Mungkin Saja Lantaran pelaku usaha belum sepenuhnya siap.

“Salah satu alasannya Mungkin Saja Lantaran pelaku usaha belum sepenuhnya siap. Proses produksi membutuhkan bahan baku Produk Impor, dan implementasi secepatnya bisa mengganggu operasi mereka. Maka Itu, BPOM Menyediakan tenggat waktu empat tahun,” jelas Mufti.

Kendati begitu, ia menekankan bahwa semua pihak, baik regulator maupun produsen, harus mulai Menyusun implementasi peraturan ini. Ia juga menegaskan pentingnya BPOM Sebagai segera melakukan sosialisasi dan Sosialisasi Politik secara masif, terutama kepada asosiasi air minum kemasan.

“BPOM harus melakukan Sosialisasi Politik besar-besaran,” ujar Mufti.

Ke Di Itu, ia menyoroti perlunya petunjuk teknis Sebagai membantu produsen Untuk mengimplementasikan perubahan ini. Salah satunya Di segera melakukan sosialisasi dan Sosialisasi Politik secara masih, terutama Ke asosiasi air minum kemasan.

“Mengubah bahan kemasan tidak bisa cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Sebagai mencetak label BPA Ke kemasan,” tambahnya.

Mufti memahami bahwa mengubah bahan kemasan tidak bisa dilakukan Di cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Sebagai mencetak label BPA Ke kemasan.

Di banyaknya produsen AMDK, Mufti mengakui bahwa penerapan peraturan ini Akansegera sulit tanpa sosialisasi yang efektif.

“Empat tahun adalah waktu yang cukup panjang, Akan Tetapi harus ada satu brand terkenal yang memulai, agar diikuti Di perusahaan air minum lainnya. Harus ada satu contoh produk yang mematuhi peraturan ini, Agar yang lain bisa ikut,” jelas Mufti.

Menurutnya, BPOM sebaiknya menunjuk brand besar Sebagai memulai pelabelan ini.

“Jika tidak dimulai sekarang, peraturan ini tidak Akansegera selesai. Sebentar lagi sudah 2025 dan empat tahun tidak Akansegera terasa. Kami tidak peduli brand apa yang mau memulai. Kami hanya Melakukanlangkah-Langkah menegakkan peraturan ini Untuk Komunitas,” tegasnya.

Mufti menegaskan bahwa BPKN siap membantu BPOM Untuk menyosialisasikan regulasi ini.

“Kami mendesak BPOM segera melakukan sosialisasi, Menyediakan petunjuk teknis kepada produsen, dan menyebarkan informasi penting ini kepada konsumen. Kami siap membantu BPOM Untuk sosialisasi ini. Kami Memperoleh LPKSM se-Indonesia dan komunitas Ke kampus serta sekolah yang siap digerakkan Sebagai Pelatihan yang lebih terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Mufti.

Ke 1 April 2024, BPOM mengesahkan penambahan dua pasal Ke Peraturan tentang Label Ketahanan Pangan Olahan. Pasar 48a menuliskan kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan.

Sedangkan Pasal 61A mencantumkan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA Ke semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Peraturan ini Menyediakan waktu tenggang empat tahun Untuk produsen galon air minum Sebagai menyesuaikan diri.