Hadapi Regulasi Deforestasi Uni Eropa, Indonesia Perkuat ISPO dan Keselarasan Data

JAKARTA – Indonesia terus memperkuat tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sekaligus Memperbaiki kesiapan Untuk Berjuang Di tantangan pasar Internasional. Salah satu upaya yang dilakukan Lewat Pembaruan Konsep Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) serta penyelarasan kerangka data yang diusulkan Di persyaratan implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Sebelumnya, delegasi Indonesia telah memaparkan perkembangan dan Berbicara Di otoritas Yang Terkait Di Untuk rangkaian agenda Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) dan Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Pembahasan tersebut Sesudah Itu dilanjutkan Lewat pertemuan Ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Ke Berlin Di fokus Di Pembaruan ISPO dan SI-ISPO sebagai Pada Di upaya memperkuat tata kelola serta mendukung kesiapan Indonesia Untuk memenuhi Permintaan pasar Internasional.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Perjalanan Ke Luarnegeri Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia, Dida Gardera menyampaikan, bahwa kelapa sawit Memiliki peran strategis Untuk mendukung Pengiriman, konektivitas digital, layanan perdagangan, serta pemenuhan Syarat rantai pasok Internasional. Sejalan Di peran tersebut, sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus dikembangkan Dari sertifikasi wajib mulai diterapkan Di 2011 Sebagai perusahaan kelapa sawit.

Baca Juga: Eropa Gunakan Permasalahan Deforestasi Sebagai Kendalikan Harga Sawit

Dida menjelaskan, berbagai penyempurnaan terus dilakukan Sebagai memperkuat tata kelola dan kredibilitas industri kelapa sawit Indonesia. Salah satunya Lewat Peraturan Pemimpin Negara No 16/2025 yang membawa tiga perubahan utama, yaitu perluasan cakupan sertifikasi Di perkebunan Ke industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit, penguatan Dukungan pembiayaan dan teknis Untuk pekebun, serta peningkatan ketertelusuran rantai pasok Sebagai memastikan produk berasal Di lahan yang dikelola secara legal.

Untuk paparannya, Dida menjelaskan, bahwa pemerintah juga Memberi Dukungan kepada pekebun Sebagai memenuhi standar Sustainability dan mempertahankan keterlibatan mereka Untuk rantai pasok kelapa sawit. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan sertifikasi, pendampingan, pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ ICS), serta pengawasan Untuk siklus sertifikasi lima tahunan.