Pelat Nomor Khusus Tak Istimewa, Tetap Kena Ganjil Genap

Jakarta, CNN Indonesia —

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan mereka tidak pernah memberi hak istimewa kepada Pemakai pelat nomor khusus, termasuk kode akhiran ZZP dan ZZH. Pemakai pelat nomor khusus ini tetap diwajibkan menaati Syarat berlalu lintas seperti halnya pengemudi lain Di jalan raya.

“Walaupun itu dibatasi ya hanya Sebagai eselon 1 dan 2. Setelahnya Itu nomor khusus ini ya tidak mempunyai privilese apapun, tidak mempunyai prioritas,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Aan Suhanan Di Jakarta, Selasa (23/7).

Aan memberi contoh aturan lalu lintas yang wajib dipatuhi semua Pemakai kendaraan, termasuk kepada pemakai pelat nomor khusus.

“Kalau ganjil genap, ya berlaku ganjil genap nomor khusus ini. Dari Sebab Itu STNK khusus ini tidak ada prioritas Sebagai diberikan Di jalan, tidak ada. Nomor khusus ZZP, ZZH,” kata dia.

Ia menerangkan pelat nomor khusus dibuat bukan Sebagai gaya-gayaan, tetapi memudahkan tugas anggota instansi maupun lembaga Di bekerja. Terlebih tugas yang mereka ambil memerlukan kerahasiaan identitas.

Kerahasiaan tak bisa terjamin secara penuh jika mereka mengenakan pelat merah, maka Di itu pelat khusus dipakai.

“Tidak ada prioritas sama sekali, tidak ada kekhususan, kekhususan hanya nomornya saja, hanya nomor, hanya TNKB-nya. Sebab (Bisa Jadi) kendaraannya berpelat merah, (lalu) Di melaksanakan tugas harus berpelat dasar putih maka diberikan STNK dan TNKB khusus,” ucapnya.

Aan pun berharap masalah yang kini mencuat akibat sejumlah kementerian dan lembaga Menerbitkan pelat nomor khusus bisa selesai tanpa ada gesekan Lebih Jelas.

Sebelumnya Itu Korps Lalu Lintas Polri Menginformasikan ada sembilan Kementerian/Lembaga yang membuat pelat khusus sendiri tanpa campur tangan kepolisian. Dua Di antaranya adalah Lembaga Legis Latif dan kejaksaan.

“Dari Sebab Itu ini saya berharap nanti Setelahnya kegiatan FGD ini Pak Puji, komisioner kompolnas bisa rekomendasikan Sebagai tadi bermusyawarah,” ucap dia.

“Sebab kalau penegakan hukum kami lakukan bisa saja, tapi nanti ada ketidakharmonian Antara lembag. Sebab itu dikeluarkan Dari peraturan lembaganya masing-masing,” kata Aan.

(ryh/fea)