Soal Pasokan 30 Juta Barel Migas Bersama UEA, Legislator Ingatkan Jangan Ada Udang Di Balik Batu

JAKARTA – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Rivqy Abdul Halim Mendukung Wacana Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan Dukungan 30 juta barel Migas mentah gratis kepada Indonesia. Tetapi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru Memperoleh Dukungan tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Menurutnya Dukungan energi Di Ditengah dinamika Politik Global dan ketidakpastian harga Migas dunia tentu menjadi Kemungkinan Untuk Indonesia Untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan Di Lalu hari.

“Dukungan ini patut kita sambut positif. Tetapi pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian Yang Berhubungan Bersama, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi Bersama Dukungan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy Di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Cerita Bahlil Nego Beli Migas Sampai Afrika: Untung Warna Kulit Saya Sama

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak Dukungan, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, Standar Migas, skema pengiriman, kapasitas pengolahan Di Untuk negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana Migas itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah Untuk Indonesia. Semua harus jelas Dari awal, transparan, dan tidak Mengurangi kedaulatan kita Untuk menentukan Keputusan energi,” katanya.

Baca Juga: Mengapa UEA Bayar Firma Intel Swiss Untuk Identifikasi Para Pembangkang?

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak Dukungan tersebut Di kebutuhan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Migas, biaya pengadaan energi, beban Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi, serta Situasi keuangan Negeri. Bersama Langkah Tersebut, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik Di atas Alattulis.