Tak Ada Perjanjian yang Dilanggar

JAKARTA – Pemerintah Memangkas sebagian Produk Ekspor gas pipa Hingga Bangsa tetangga Sebagai mengamankan pasokan Untuk PLN dan industri Di negeri. Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Pembantu Presiden Tim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan Di 8% itu masih berada Di batas Perjanjian minimum dan tidak melanggar perjanjian.

Penegasan itu disampaikan Bahlil Di konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). Bahlil memaparkan, total Produk Ekspor gas pipa Indonesia Di Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Di jumlah itu, yang dipotong sebesar 31 MMBTUD. “31 MM yang kita potong itu adalah masih Ke batas Perjanjian minimum,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Pasokan Gas Indonesia Dipangkas, Singapura Sesumbar Hanya 2% Di Total Kebutuhan

Menurut dia, Pelanggar Perjanjian Terbaru terjadi bila pemotongan mencapai 10 persen. “Dan kita Terbaru Di 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu Terbaru kita melanggar Perjanjian,” katanya.

Pemangkasan dilakukan Sebagai memperkuat pasokan energi Di negeri dan memenuhi kebutuhan gas Untuk industri nasional. Di ini, sejumlah sumur gas Merasakan penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), Supaya pemerintah memprioritaskan pasokan Sebagai PLN dan sektor industri.