KKP Ungkap Masih Banyak Pemilik Kabel Laut Belum Penuhi Aturan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Membeberkan masih banyak pemrakarsa Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku. Hal itu sangat berbahaya dan mengancam keberlangsungan operasi kabel serta bisa mengganggu kelestarian ekosistem.

Hal itu diungkap Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono Pada membuka Forum Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Instalasi SKKL Di Jakarta.

“Pengaturan dimaksudkan agar penggelaran pipa maupun kabel dapat selaras Bersama Ide tata ruang atau Ide zonasi. Tetapi Untuk pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, baik Sebab faktor alam maupun teknis. Untuk itu, perlu kajian lebih Untuk, Agar penggelaran pipa maupun kabel dilaksanakan tanpa melanggar aturan yang berlaku,” ungkapnya, Rabu (17/7/2024).

Penggelaran SKKL diatur Untuk Keputusan Pembantu Pemimpin Negara Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Di dalamnya tertera peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 Beach Main Hole (BMH), termasuk empat lokasi landing stations yang ditetapkan yakni Di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.

Regulasi tersebut juga mewajibkan pemrakarsa SKKL Untuk mengurus perizinan dasar, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ketika Berencana melakukan penggelaran Di ruang laut. Di Itu, sebagai pemegang PKKPRL, pemrakarsa diwajibkan Untuk menyerahkan laporan tahunan sebagai Pada Untuk pengendalian dan pengawasan Bersama regulator.

Asisten Khusus Pembantu Pemimpin Negara Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, pihaknya menemukan masih banyak pemilik SKKL yang belum memenuhi aturan. Di antaranya penggelaran kabel tanpa PKKPRL atau Melakukan Di luar koordinat yang telah ditetapkan Di PKKPRL.

“Untuk Disekitar 22 PKKPRL yang dikeluarkan Bersama KKP Untuk kegiatan SKKL sepanjang periode 2021-2024, terdapat lima Pelanggar. Kalau dipersentase, Disekitar 22% tingkat pelanggarannya, lumayan tinggi, makanya perlu ditingkatkan kepatuhan Untuk pemrakarsa Di komitmen Di PKKPRL,” ungkap Doni.

Diungkapkannya, Pada ini KKP Untuk menimbang adanya grading Untuk setiap Kandidat pemrakarsa yang Berencana mengajukan PKKPRL Untuk SKKL Bersama salah satu penilaian adalah kepatuhan Di regulasi.