Kisruh Munaslub Kadin, Arsjad Rasjid Surati Jokowi

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2021 – 2026 Arsjad Rasjid menyampaikan bahwa dirinya telah menyurati Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut meminta agar pemerintah bersikap Yang Terkait Di kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Surat ini juga sebagai tindaklanjut Di pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

“Kami sudah menyurati Pemimpin Negara Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” kata Arsjad Di keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Dia menambahkan, Di keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana Perundang-Undangan No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Lantaran itu, pihaknya memohon Pemberian pemerintah Bagi Memberi atensi Pada kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon Pemberian pemerintah sebagai pengawas sesuai Di Perundang-Undangan No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 Bagi memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Diketahui, Di konferensi pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai Di Syarat AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat Di rekayasa.

“Sudah terang benderang Ke Munaslub kemarin, ketua umumnya ada Ke tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya Di Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir Ke sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa,” katanya.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara M.A.S Latuconsina mengatakan, pihaknya menamakan Munaslub tersebut sebagai gerakan kudeta, Lantaran Munaslub tersebut tidak memenuhi unsur sesuai tahapan dan aturan Di AD ART Kadin Indonesia.

“Teman-teman yang hadir Ke sana tidak memenuhi kuorum, tidak sesuai Di AD ART yang tertuang Di Keppres No 18 tahun 2022,” ungkap dia.

Ke Pada Yang Sama, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menegaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan harus bergandengan tangan Di pemerintah Bagi mencapai Kemajuan ekonomi 2045. Tetapi, Di hal kepemimpinan Ke Kadin dan Munaslub, kedua hal tersebut harus sesuai Di Syarat dan undang-undang.

“21 Kadin Provinsi telah Memutuskan sikap dan Mengungkapkan bahwa Munaslub kemarin adalah perbuatan melanggar hukum, mencabik-cabik organisasi, dan perbuatan makar Pada pengurus yang sah. Kami hadir Lantaran sayang Pada Kadin dan bersama-sama ingin berjalan bersama pemerintah Bagi ekonomi Indonesia,” jelas dia.