Daripada Ormasnya Setiap Hari Ajukan Proposal

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang Di organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dilakukan secara profesional, Melewati sayap Usaha masing-masing ormas yang mengajukan. Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lebih baik daripada ormas tersebut setiap hari mengajukan proposal.

“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Nah Karena Itu yang dimaksud Didalam perizinan itu, itu Di sayap bisnisnya. Karena Itu tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti Nurbaya kepada wartawan Di Istana Kepresidenan, Minggu (2/6/2024).

Siti menjelaskan, hal tersebut yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah Menyediakan izin kepada ormas keagamaan mengelola tambang. Ia menilai, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional Usaha itu lebih baik ketimbang ormas harus mengajukan proposal.

“Nah ormas itu pertimbangannya itu tadi Sebab ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik Didalam sayap Usaha yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya,” ujar dia.

Lebih jauh, ia memastikan perlakuan yang diberikan atau diterapkan Akansegera sama Di ormas keagamaan yang nantinya ikut mengelola. Diketahui Sebelumnya Itu, pemerintah Menyediakan kesempatan kepada ormas keagamaan Untuk mengelola tambang.

Ormas keagamaan diberikan akses Untuk Merasakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP tersebut ditandatangani Didalam Ri Joko Widodo (Jokowi) Di 30 Mei 2024. Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan diatur Untuk Pasal 83 A. Aturan tersebut Mutakhir disisipkan Di Di Pasal 83 dan Pasal 84.

“Untuk rangka peningkatan Kesejaganan Kelompok, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Didalam organisasi kemasyarakatan keagamaan,” dikutip Di Pasal 83A ayat 1.

Area lzin Usaha Pertambangan Khusus Untuk WIUPK, yang Berikutnya disebut WIUPK, adalah Area yang diberikan kepada pemegang IUPK. WIUPK merupakan Area Mantan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan Di Badan Usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Pejabat Tingginegara. Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan Untuk Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud Di ayat 41 dilarang bekerja sama Didalam pemegang PKP2B Sebelumnya Itu dan I atau afiliasinya. “Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (1) berlaku Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku,”bunyi aturan tersebut.

Syarat Didalam Detail mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur Untuk Peraturan Ri.