PP Muhammadiyah Tepis Ada Pembicaraan Di Pemerintah Soal Izin Pengelolaan Tambang

JAKARTA – Sekertaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menepis Topik adanya pembicaraan Di pemerintah pusat soal izin pengelolaan tambang Untuk organisasi Kelompok (Ormas) keagamaan.

“Yang Terkait Di Di kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang itu merupakan wewenang pemerintah. Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis Lantaran harus memenuhi persyaratan. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan pemerintah Di Muhammadiyah Yang Terkait Di Di kemungkinan pengelolaan tambang,” kata Abdul Mu’ti, Minggu (2/6/2024).

Abe sapaan karibnya mengatakan kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah Akansegera dibahas Di seksama. “Muhammadiyah tidak Akansegera tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah Untuk organisasi, Kelompok, bangsa, dan Bangsa,” ungkapnya.

Diberitakan Sebelumnya Itu, Pejabat Tingginegara Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, izin pengelolaan izin tambang Hingga ormas keagamaan dilakukan secara profesional, Lewat sayap Usaha masing-masing ormas yang mengajukan.

“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Nah, Dari Sebab Itu yang dimaksud Di perizinan itu, itu Hingga sayap bisnisnya. Dari Sebab Itu tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti Nurbaya, Hingga Istana Merdeka.

Siti menjelaskan, hal tersebut yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah Memberi izin kepada ormas keagamaan mengelola tambang. Siti menilai, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional Usaha itu lebih baik ketimbang ormas harus mengajukan proposal.

“Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi Lantaran ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik Di sayap Usaha yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya,” ujar dia.