APBN Maret 2025 Defisit Rp104,2 Triliun, Wamenkeu Sebut Pendesainan Keuangan yang Cermat

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Biaya Pendapatan dan Belanja Bangsa (APBN) hingga 31 Maret 2025 Merasakan defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen Di Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Pembantu Kepala Negara Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menekankan bahwa defisit ini masih jauh Di target APBN sebesar 2,53 persen Bersama PDB, Menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

“Defisit Biaya sebesar 0,43 persen Bersama PDB dibandingkan Bersama target APBN sebesar 2,53 persen Bersama PDB Menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati Pada bulan yang berjalan tadi. Kinerja ini Menunjukkan Pendesainan keuangan yang cermat dan pelaksanaan Biaya yang responsif Di Berjuang Bersama dinamika perekonomian,” ujar Thomas Di HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Menurut Thomas, hingga akhir Maret 2025, kinerja APBN Secara Keseluruhan dinilai cukup baik. Pendapatan Bangsa tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen Bersama target sebesar Rp3.005,1 triliun. Angka ini juga Menunjukkan kenaikan sebesar 10,5 persen dibandingkan bulan Sebelumnya.

Rincian pendapatan Bangsa terdiri Bersama penerimaan Iuran Wajib sebesar Rp400,1 triliun (Penerimaan Iuran Wajib Rp322,6 triliun dan Kepabeanan & Cukai Rp77,5 triliun) dan Penerimaan Bangsa Bukan Iuran Wajib (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.

Sambil Itu, realisasi belanja Bangsa mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen Bersama target APBN. Realisasi belanja ini hampir dua kali lipat dibandingkan total belanja bulan Sebelumnya yang sebesar Rp348,1 triliun.

Belanja Bangsa tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 triliun (Belanja K/L Rp196,1 triliun dan Belanja Non K/L Rp217,1 triliun) dan Peralihan Hingga Area sebesar Rp207,1 triliun.

Thomas menjelaskan bahwa belanja Pemerintah Pusat diprioritaskan Untuk Langkah-Langkah yang Memberi manfaat langsung kepada Kelompok, seperti Dukungan operasional sekolah, Langkah Belajar dan Keadaan, Dukungan Agrikultur, Bantuan Pemerintah, serta pembangunan infrastruktur, terutama Hingga sektor Agrikultur.

Pemerintah juga dinilai cepat Menyesuaikan Bersama berbagai tantangan Internasional, termasuk peningkatan ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar yang terjadi belakangan ini. Adaptasi ini dilakukan Lewat strategi keuangan yang prudent dan berwawasan Hingga Didepan.

“Kendati Situasi eksternal masih sulit diprediksi, kita terus Melakukanupaya mendukung prioritas pembangunan, menjaga Sustainability hutang, dan terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan Bangsa,” pungkasnya.