Dewan Perwakilan Rakyat Optimistis Swasembada Ketahanan Pangan Terwujud Hingga 2027

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Yohan mendukung langkah Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Ketahanan Pangan (Menko Ketahanan Pangan) Zulkifli Hasan yang Merangsang terbitnya Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Yang Berhubungan Didalam pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut Yohan, Aturan tersebut dan lainnya Yang Berhubungan Didalam Ketahanan Pangan, seperti Fluktuasi Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk Dukungan Pemerintah, membuat target swasembada Ketahanan Pangan Ke 2027 optimistis bisa terwujud.

“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa Untuk ketahanan, dan swasembada Ketahanan Pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk Dukungan Pemerintah dipangkas, lalu pembangunan irigasi Berencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada Ketahanan Pangan bisa terwujud,” papar Yohan, Minggu (5/1/2024).

Khusus Yang Berhubungan Didalam irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, Di ini banyak irigasi yang rusak, Justru sawah yang tidak Memperoleh irigasi, Sebab keterbatasan Biaya pemerintah Lokasi.

“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat Memutuskan alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada Ketahanan Pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Didalam Dapil NTT I ini juga menjelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat tentunya Berencana mengawasi Aturan tersebut bisa terealisasi Didalam baik. Jangan sampai, niat baik dan keseriusan pemerintah pusat Sebagai segera mewujudkan ketahanan dan swasembada Ketahanan Pangan menjadi tidak berjalan Sebab pelaksanaannya yang tidak maksimal atau Justru diselewengkan.

“Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat tentunya Berencana mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi Didalam pemerintah pusat terlaksana Didalam maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Komunitas juga silakan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan Hingga kami,” tegas Yohan.

Sebelumnya Itu, Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan memastikan Pemimpin Negara Prabowo Subianto segera meneken Perpres Hingga mana pemerintah pusat diperbolehkan Sebagai membangun dan memelihara irigasi Hingga sejumlah Lokasi.

“Ini Mutakhir kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah Hingga Mensesneg, Mungkin Saja 1-2 minggu ini bisa ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pemerintah, katanya, telah menyiapkan Biaya sebesar Rp15 triliun Sebagai menggarap irigasi sawah Hingga Lokasi.