Jokowi Terbitkan Aturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah IUP Tambang

JAKARTA – Pemerintah Memberi kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan ( ormas ) keagamaan Sebagai mengelola tambang. Ormas keagamaan diberikan akses Sebagai Memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal ini diatur Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut ditandatangani Didalam Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Ke 30 Mei 2024.

Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan diatur Untuk Pasal 83 A. Aturan tersebut Mutakhir disisipkan Ke Di Pasal 83 dan Pasal 84.

“Untuk rangka peningkatan Kesejaganan Komunitas, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Didalam organisasi kemasyarakatan keagamaan,” dikutip Ke Pasal 83A ayat 1.

Area lzin Usaha Pertambangan Khusus Untuk WIUPK, yang Lanjutnya disebut WIUPK, adalah Area yang diberikan kepada pemegang IUPK. WIUPK merupakan Area Mantan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan Ke Badan Usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Pembantu Pemimpin Negara.

Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan Untuk Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Badan Usaha sebagaimana dimaksud Ke ayat 41 dilarang bekerja sama Didalam pemegang PKP2B Sebelumnya dan I atau afiliasinya.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) berlaku Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Dari Peraturan Pemerintah ini berlaku,”bunyi aturan tersebut.

Syarat Didalam Detail mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur Untuk Peraturan Pemimpin Negara.