Kemenkes Siapkan Cara Jitu Atasi Klaim Fiktif Langkah JKN, Buntut 3 RS Lakukan Kecurangan

JAKARTA – Kementerian Kesejaganan akhirnya turun tangan Yang Berhubungan Didalam Peristiwa Pidana dugaan kecurangan atau fraud Yang Berhubungan Didalam klaim fiktif (phantom billing) dan manipulasi diagnosis atas klaim Langkah Jaminan Kesejaganan Nasional (JKN).

Kecurangan klaim Langkah JKN tersebut ditemukan Ke tiga Fasilitas Medis swasta Ke dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Jawa Ditengah.

Kemenkes pun membentuk Regu Pra-Penanganan khusus sebagai upaya Memperbaiki Standar pelayanan Kesejaganan Ke Indonesia, termasuk layanan Jaminan Kesejaganan Nasional (JKN).

Deputi Pra-Penanganan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, Regu Pra-Penanganan dan penanganan kecurangan atau fraud menemukan klaim fiktif (phantom billing) Ke layanan fisioterapi dan manipulasi diagnosis atas operasi katarak Ke tiga Fasilitas Medis swasta tersebut.

“Peristiwa Pidana klaim yang dilakukan tiga Fasilitas Medis ini sebanyak 4.341 Peristiwa Pidana Ke layanan fisioterapi, tetapi hanya 1.071 Peristiwa Pidana yang Memiliki catatan rekam medis Agar Peristiwa Pidana yang diduga fiktif sebanyak 3.269 Peristiwa Pidana,” tutur Pahala, Di keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

“Sedangkan Ke manipulasi diagnosis atas operasi katarak Ke tiga Fasilitas Medis Didalam sampel sebanyak 39 pasien, tetapi hanya 14 pasien yang sesuai diagnosis,” ujar dia lagi.

Ke tiga Fasilitas Medis swasta, Peristiwa Pidana phantom billing atas layanan fisioterapi sebanyak 75% Di total Peristiwa Pidana, atau senilai Didalam Rp501,27 juta.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesejaganan dr. Murti Utami menegaskan, Di temuan tersebut, Kemenkes Berencana menindaklanjuti dan Memberi Hukuman Politik kepada oknum yang bertanggung jawab atas dugaan klaim fiktif dan manipulasi diagnosis tersebut.

“Tentu ini Berencana ditindaklanjuti dan juga Berencana diberi Hukuman Politik Ke setiap individu seperti penundaan pengumpulan SKP Pada enam bulan sampai pencabutan izin praktik, pemutusan kerja sama Ditengah RS dan BPJS,” kata dr. Murti Ke diskusi media tersebut.

Kemenkes juga Berencana melakukan penguatan Regu PK-JKN Ke tingkat provinsi Sebagai Memperbaiki proses verifikasi fraud. Ke Di Itu, Memberi kesempatan kepada fasilitas Kesejaganan (faskes) yang diduga melakukan phantom billing dan manipulasi diagnosis Sebagai melakukan koreksi dan mengembalikan kerugian Bangsa Ke BPJS Kesejaganan.

“Karena Itu nanti Berencana diberikan kesempatan Di jangka waktu Pada enam bulan lamanya Sebagai melakukan pengembalian atas kerugian Bangsa Ke BPJS Kesejaganan dan bersama-sama kita menjaga dananya agar dapat dirasakan manfaatnya Didalam Komunitas itu sendiri,” kata dr. Murti.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengungkapkan, BPKP juga telah melakukan telaah Ke tiga Fasilitas Medis dan hasilnya Menunjukkan adanya bukti dugaan Peristiwa Pidana phantom billing.