Perundang-Undangan PFII Bukti Pemerintah Serius Bangun Fondasi Ekonomi Jangka Panjang

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Pusat Perbankan Internasional Indonesia (PFII) dinilai menjadi tonggak penting Untuk upaya memperkuat perekonomian nasional. Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebut pengesahan regulasi tersebut Menunjukkan keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat.

Menurut Iwan, Perundang-Undangan PFII perlu dilihat sebagai Dibagian Didalam Keputusan strategis Bangsa Untuk Berusaha Mengatasi perubahan ekonomi Internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia Untuk Menarik Perhatian kepercayaan dunia internasional.

“Perundang-Undangan PFII Menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Memperkenalkan regulasi yang mendukung penguatan ekosistem keuangan nasional. Ini bukan hanya soal membangun sebuah lembaga atau kawasan, tetapi bagaimana Bangsa menyiapkan instrumen Keputusan Sebagai Berusaha Mengatasi tantangan ekonomi Hingga Di,” ujar Iwan Untuk keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Ia mengatakan, Untuk konteks pembangunan nasional, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting Untuk membangun kepercayaan berbagai pihak Di Keputusan pemerintah.

Menurutnya, keberadaan payung hukum PFII Menyediakan arah yang lebih jelas Untuk Pembaruan pusat Perbankan internasional Indonesia Didalam tetap memperhatikan kepentingan nasional.