Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp8.353 Triliun hingga Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Begitupula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik Rp565 triliun Di posisi Rp7.787,51 triliun.

Kendati demikian, Pembantu Ri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen Di PDB itu tetap konsisten terjaga Di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negeri.

“Dan terus Menunjukkan Tren penurunan Di angka rasio utang Di PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 Di 39,70 persen dan 2023 Di 39,21 persen, serta lebih baik Di yang telah ditetapkan Melewati Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 Di kisaran 40 persen,” jelasnya Di Bacaan APBN KiTA.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal Di Di negeri Di proporsi 71,12%. Menurut Menkeu, hal ini selaras Di Keputusan umum pembiayaan utang Sebagai mengoptimalkan sumber pembiayaan Di negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagau pelengkap.

Lalu berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Negeri) yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien Berencana Memperbaiki daya Bertahan sistem keuangan Indonesia Di guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, Di Karya pembiayaan utang Melewati penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung Pembaruan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi Sebagai menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan Dari para pelaku pasar Sebagai
mengelola risiko suku bunga.

Berikutnya, guna Memperbaiki efisiensi pengelolaan utang Di jangka panjang, pemerintah terus Berusaha mewujudkan pasar SBN domestik yang Di, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah Melewati Pembaruan berbagai instrumen SBN, termasuk pula Pembaruan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan Agenda Global (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital Di proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung Di sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang Melewati SBN menjadi Lebih efektif dan efisien, serta kredibel.

Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar Di menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. “Karenanya, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur Di menjaga risiko suku bunga, Nilai Mata Uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tutup Menkeu.