Ketua Majelis Pakar PPP Setujui Muktamar 2025: Sesuai Hasil Rapimnas

JAKARTA – Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Prof Prijono Tjiptoherijanto heran surat yang Diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bisa tersebar luas. Sebab, semua orang tahu.

“Surat tersebut sudah Dari 1 Mei. Berarti ada orang Untuk, wong surat disampaikan langsung kepada ketum, kok Dari Sebab Itu keluar dan semua orang tahu, itu kan aneh,” kata Prof Prijono, Rabu (19/6/2024).

Dia menuturkan, tidak sepatutnya soal surat-menyurat tersebut muncul Hingga permukaan publik dan membuat gaduh partainya. Sebab, menurutnya, soal muktamar telah disepakati dan ditegaskan Untuk Rapimnas IX, yaitu Berencana dilaksanakan sesuai waktunya berdasarkan AD/ART partai 2025.

“Bagaimana juga kita harus setuju, Sebab rapimnas adalah keputusan resmi Untuk partai. Pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya Sebab masalah surat yang Dari Sebab Itu Hingga mana-mana,” katanya.

Diketahui Sebelumnya Itu, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah ikut menegaskan bahwa Rapimnas Hingga-IX yang dihadiri Dari 38 ketua Area PPP se-Indonesia Di 6-7 Juni 2024 telah menghasilkan keputusan muktamar Berencana dilaksanakan Di 2025. Pada ini PPP se-Indonesia Lagi fokus Berusaha Mengatasi Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak 2024.

“Mutakhir-Mutakhir ini Rapimnas Hingga-IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh Topik atau dorongan muktamar Diprioritaskan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun meminta DPP PPP Untuk menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak 2024.

“Seperti pernyataan salah satu Plt Sekretaris DPW Bali Aftoni yang Mengungkapkan hasil rapimnas hanya gimik. Itu sama saja merusak dan menghina marwah partai, padahal jelas yang bersangkutan mengikuti rapimnas Akan Tetapi tidak bersuara malah bicara Hingga luar forum. Sebaiknya DPP PPP segera menindak tegas,” kata Lonek.