Media Nasional Terancam, SPS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang RI-AS Yang Berhubungan Bersama Digital

JAKARTA – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Mengungkapkan keprihatinan Di Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani Hingga Washington DC Di 19 Februari 2026. Organisasi perusahaan pers tertua Hingga Indonesia itu menilai perjanjian tersebut Berpeluang mengancam kedaulatan digital serta keberlangsungan industri media nasional.

“Konsekuensi dimaksud yakni Di kedaulatan informasi, keberlangsungan jurnalisme nasional, dan Kesejajaran Sistem Pemerintahan Indonesia,” ujar Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita Di keterangan pers, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga: Tarif Trump Dibatalkan MA AS, Prabowo: Kita Siap Hadapi Segala Kemungkinan

SPS menilai kesepakatan tersebut bukan sekadar perjanjian dagang, melainkan Memperoleh implikasi luas Di tata kelola ruang digital nasional. Syarat mengenai perdagangan digital, arus data lintas batas, serta pembatasan Keputusan fiskal dinilai Berpeluang mengunci ruang regulasi nasional, menghambat Keputusan Pajak Lainnya digital yang adil, dan memperkuat dominasi korporasi Ilmu Pengetahuan Internasional atas distribusi informasi dan pendapatan iklan.

Menurut SPS, Pada ini perusahaan pers nasional wajib mematuhi regulasi, membayar Pajak Lainnya, dan menjalankan fungsi publik, Sambil Itu platform Internasional menikmati pasar Indonesia tanpa kewajiban setara. Kebugaran tersebut dinilai menciptakan ketimpangan struktural yang dilegalkan Lewat perjanjian internasional.

SPS juga menyoroti Syarat Di Article 3.1, 3.2, dan 3.3 yang dinilai Berpeluang bertentangan Bersama Peraturan Kepala Negara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights. Regulasi tersebut dirancang Untuk menciptakan keadilan ekonomi Antara Media Online Internasional dan perusahaan pers nasional, termasuk Lewat mekanisme pembagian nilai ekonomi yang lebih proporsional.