Kalau Nggak Mau Kita Nggak Maksa

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Penanaman Modal Di Negeri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terus menyosialisasikan kepada ormas keagamaan Yang Terkait Di Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian Izin Usaha Tambang (IUP) . Meski begitu, dia enggan memaksakan kepada ormas keagamaan yang tidak mau Merasakan IUP.

“Ya saya katakan bahwa ini kan PP-nya Mutakhir ditandatangani. Saya Mutakhir sosialisasikan dan Hingga Di kami Akansegera mengkomunikasikan. Nanti dilihat kalau misalnya katakanlah Sesudah mereka tahu isinya, tujuannya, dan mau Merasakan alhamdulillah. Kalau nggak ya kita nggak boleh memaksa,” ujar Bahlil Ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

“Saya yakin bahwa semua ada tujuan baik dan sesuatu yang baik, insyaallah Akansegera menghasilkan sesuatu yang baik,” sambungnya.

Bahlil menjelaskan pemberian IUP Hingga ormas keagamaan Memiliki syarat yang tidak mudah. Ormas keagamaan harus Memiliki badan usaha dan nantinya IUP tidak bisa dipindahtangankan.

“Dan badan usaha itu harusnya punya koperasi supaya IUP yang diberikan tidak disalahgunakan Dari kelompok tak bertanggung jawab,” katanya.

Dia memastikan pemberian IUP kepada ormas keagamaan tidak melanggar aturan dasar. Pemberian IUP tersebut merupakan perintah UUD 1945 Pasal 33 Sebagai pemerataan Kesejaganan dan retribusi.

Tidak ada Pelanggar aturan yang dilakukan sebab Ke perubahan Perundang-Undangan Minerba Pasal 6 Skor 1 huruf c, itu berkewenangan Sebagai Menyediakan skala prioritas dan PP-nya waktu itu belum ada. Agar, perubahan PP itu memasukan IUPK Sebagai Mantan PKP2B batu bara.

“Dari Sebab Itu nggak melanggar. Itu lewat mekanisme Pertemuan dan pertemuan-pertemuan Pertemuan Di kementerian teknis serta diputuskan Pertemuan terbatas. Ratas itu salah satu forum pengambilan keputusan tertinggi Ke tingkat pemerintahan Lantaran dipimpin Ri dan itu merupakan produk hukum. Ini sudah melewati proses verifikasi dikaji Dari Kemenkumham dan Jaksa Agung, masak pemerintah melakukan nabrak aturan. Kita kan pembuat aturan,” ungkap Bahlil.

Diberitakan Sebelumnya Itu, Ri Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan dilakukan Di persyaratan yang sangat ketat.

“Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada Ke ormas. Persyaratannya juga sangat ketat baik itu diberikan kepada koperasi yang ada Ke ormas maupun Mungkin Saja PT dan lain-lain,” ujar Jokowi, Rabu (5/6/2024).

Dia menegaskan IUP diberikan kepada badan usaha bukan ormas keagamaan secara langsung. “Dari Sebab Itu badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya,” katanya.

(jon)