Satu Refleksi Sebagai Muktamar Di-35

Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

Ke Kamis, 27 Agustus 2026, Kepala Negara Prabowo Subianto telah Berpartisipasi Untuk dan membuka secara resmi pelaksanaan Muktamar Di-35 Nahdlatul Ulama (NU) Di Tambakberas, Jombang, yang Berencana berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Salah satu pertanyaan yang cukup banyak didiskusikan publik adalah apakah kepemimpinan Terbaru paska Muktamar Berencana melahirkan NU yang independen, fokus Ke kerja keumatan dan kebangsaan, atau organisasi tersebut Lebih terjebak Untuk bayang-bayang kekuasaan?

Lebih jauh, pertanyaan ini bukan mengada-ada Didalam kejadian-kejadian Sebelumnya Itu, termasuk NU Merasakan konsesi tambang batu bara Untuk pemerintah Didalam PP Nomor 25 tahun 2024, yang menyulut kontraversi. Pertanyaan fundamental ini adalah alarm, Didalam Lantaran NU terlalu besar Sebagai hanya menjadi penonton politik. Tetapi, NU juga terlalu berharga Sebagai dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

Muktamar Di-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah Sebagai Kemaslahatan Bangsa” yang substansinya mulia. Muktamar juga berbicara tentang regenerasi, Inisiatif kerja, bahtsul masail, dan kepemimpinan. Tetapi, Di balik seluruh prosedur itu terdapat pertarungan yang jauh lebih fundamental, yaitu pertarungan menentukan watak NU Di hadapan kekuasaan. Apakah NU Berencana menjadi kekuatan moral yang mengontrol kekuasaan, atau kekuatan sosial yang dikontrol Didalam kekuasaan?

Sejarah mengajarkan, kekuasaan hampir selalu Memperoleh daya tarik gravitasi. Ia Menarik Perhatian elite, organisasi, Justru lembaga keagamaan Sebagai masuk Di orbitnya. Lebih Didekat seseorang atau sebuah organisasi Didalam pusat kekuasaan, Lebih sulit menjaga jarak kritis. Singkatnya, ia tidak Berencana bersikap kritis, tetapi lebih menjadi pendukung kekuasaan. Di sinilah marwah NU diuji.

Marwah bukan soal kehormatan simbolik. Bukan pula soal seberapa besar seorang pejabat Bangsa Berpartisipasi Untuk Peristiwa NU. Marwah, sejatinya, adalah kemampuan Sebagai tetap berkata benar ketika kebenaran itu tidak menyenangkan penguasa.