Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Judi Online

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah judi online (judol). Sebab, judol Dikatakan sangat berbahaya Sebagai keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Bahwa judi online ini sangat berbahaya, dan karenanya pemerintah harus hadir Sebagai menyelesaikannya,” kata HNW Pada memberi sambutan Ke Kegiatan Tebar Kurban Ke DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

HNW menuturkan, Komunitas terdampak judol sudah menyasar 3,5 juta Komunitas. Di jumlah itu, kata HNW, 80% merupakan Komunitas Di kalangan bawah.

“Supaya memang menjadi permasalahan yang penting Sebagai kita pertimbangkan Yang Terkait Di Di dimensi akal dan moral. Apalagi bila kita ketemu Di kata yang lain yang disampaikan Di KPAI yang katakan bahwa sudah 3 tahun terakhir Indonesia darurat pornografi anak,” tutur HNW.

HNW pun mengatakan bahwa salah satu contoh masalah pornografi yakni seorang ibu lecehkan anak kandungnya Untuk uang Rp15 juta Ke Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Di Itu, ia menuturkan, ada juga Perkara Hukum Hukum seorang bapak melecehkan anak kandung.

“Moralitas yang bobrok semacam ini, Malahan sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota Lembaga Legis Latif Di PKS dan saya Ke Komisi VIII, tentu Pada daripada Langkah advokasi partai, sudah Sebelum periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.

“Supaya dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Latihan, Kementerian Pertanian dan sebagainya,” imbuhnya.

Tak hanya Ke sisi kewenangan, HNW juga meminta agar Biaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Sebagai ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, Biaya kementerian itu terus alami penurunan Untuk beberapa tahun terakhir.

“Dan anggarannya harus dinaikkan, Sebagai menangani Kepuasan-Kepuasan kedaruratan semacam ini, Biaya tidak pernah naik lebih Di Rp325 miliar Uang Negara Indonesia setiap tahun. Malahan 3 tahun ini Merasakan penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak Yang Terkait Di Di perlindungan anak,” kata HNW.

“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia Di Kepuasan darurat semacam ini, harusnya Negeri hadir Sebagai Lalu memperkuat komitmennya Lewat kementerian-kementeriannya, Lewat lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.