PDIP Incar Bangku Cawagub Ke Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Jawa Barat

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) tak Akansegera mengusulkan calonnya duduk sebagai Kandidat gubernur Jawa Barat (Jabar) Ke Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak 2024 . PDIP hanya mengincar posisi Kandidat wakil gubernur (cawagub).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jabar Ono Surono Mengetahui, Sebelum era Reformasi hingga Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak terakhir 2018, PDIP tidak pernah memenangkan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Ke Jabar. Kendati demikian, Ono menyebut PDIP Akansegera tetap mengusung kandidat terbaiknya sebagai cawagub. Tetapi perihal nama cawagub Jabar Di PDIP, dirinya belum mau membocorkan.

“Karena Itu kami PDI Perjuangan Akansegera mengincar Ke 02 (Cawagub). Ke posisi wakil gubernurnya. Siapa itu? Ya tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak Ke Jawa Barat, yang tentunya Di ini DPP beserta Skuat yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP Ke Jawa Barat yang nanti Akansegera disandingkan Di Kandidat gubernurnya,” kata Ono Ke Beach City Internasional Stadium Ancol Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

Ono menegaskan, tidak ada satupun partai Ke Tanah Pasundan yang bisa mengusung Calon Gubernur dan Cawagub Jawa Barat tanpa membangun kerja sama politik. Maka itu, PDIP Jawa Barat juga Akansegera membangun kerja sama politik Di parpol lain.

“Tidak ada satu pun parpol yang bisa mengusung sendiri. Karena Itu, intinya parpol Ke Jabar harus kerja sama Di partai lain Sebagai bisa mengusung Calon Gubernur dan cawagub,” katanya.

Ono berharap, pelaksanaan pilpres dan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak yang penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) tidak terulang Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak 2024. Semisal, kata dia, Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak 2024 tidak diwarnai penggunaan APBN atau APBD Sebagai Kandidat tertentu sampai keberpihakan TNI dan Polri.

“Tentunya ada catatan Untuk kami, pilpres dan pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan Inisiatif pemerintah, mudah-mudahan Ke Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama,” pungkasnya