Anggota DPA Tak Dibatasi, Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Klaim Bukan Permintaan Prabowo

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim tak ada permintaan Bersama Ri terpilih Prabowo Subianto Sebagai menghapus jumlah anggota Untuk revisi Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Aturantertulis Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Ri (Wantimpres). Diketahui, salah satu substansi perubahan menyangkut jumlah anggota Wantimpres.

Untuk RUU itu, jumlah anggota diserahkan kebutuhan Ri. Substansi itu Akansegera mengubah Syarat Pasal 7 ayat (1) Aturantertulis Wantimpres yang menyebut jumlah keanggotaan lembaga itu sebanyak 8 orang.

“Enggak ada (permintaan Ri terpilih) itu, kita berpikiran bahwa yang begini-begini tidak perlu ada limitasi (anggota Wantimpres),” ujar Ketua Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas Pada ditemui Hingga Kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Baleg Dewan Perwakilan Rakyat ingin jumlah anggota Wantimpres diserahkan kepada Ri. Pasalnya, kata Supratman, Indonesia menganut sistem presidential.

“Karena Itu Sebab kita harus mengembalikan kepada sistem bernegara kita. Nah sekarang kalau dulu awal-awal reformasi itu kan Dewan heavy semuanya Dewan harus ini, padahal sistem kita adalah sistem presidensial,” ucap Supratman.

“Harusnya Hingga Ri yang menjadi pusat segala sesuatunya Supaya lebih mudah Sebagai meminta pertanggungjawaban Yang Terkait Bersama pelaksanaan Langkah pembangunan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Aturantertulis Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Ri (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan dibawa Hingga paripurna Sebagai persetujuan. Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan.

Pertama, terletak Ke nomenklatur Bersama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, Yang Terkait Bersama jumlah keanggotaan. Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Ri. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres Akansegera mengatur syarat menjadi anggota DPA.

(rca)